“Komisi 1 mendukung pemenuhan persyaratan administrasi untuk diusulkan menjadi PPPK paruh waktu, apalagi mereka sudah lama mengabdi di lingkup Pemda,” terangnya.
Sandi juga menyindir kepemimpinan daerah yang dianggap belum menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat kecil.
“Solat wae aya ruksahna (solat saja ada rukhsahnya), masa hal seperti ini saja harus ramai. Malu dong KBB. Kita membutuhkan pemimpin yang bijaksana, bukan penguasa yang tidak mau mendengar keluhan masyarakatnya,” tegasnya.
Baca Juga:Lawan PSIM, Persib Masih Tak Diperkuat Adam Przybek!Jelang Penutupan Bursa Transfer, Real Betis Ingin Pertahankan Antony!
Keluhan serupa juga disampaikan langsung oleh salah seorang PPPK yang enggan disebutkan namanya. Ia mengaku biaya MCU membuat dirinya dan rekan-rekannya keberatan karena harus mengeluarkan hampir setengah dari upah bulanan.
“Berat sebetulnya, bingung juga. Gaji yang kita terima saja Rp1 juta. Kalau bisa ada solusi keringanan atau dibayar pimpinan begitu,” ucapnya.
Dengan kondisi ini, aspirasi para PPPK di Bandung Barat menunggu respons cepat dari Bupati Jeje Ritchie Ismail.
“Harapannya, ada kebijakan yang dapat membantu meringankan beban biaya, sehingga proses administrasi PPPK berjalan lancar tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai,” tandasnya. (Wit)