JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengaku tengah mempersiapkan strategi besar dalam menghadapi masalah kemacetan yang kian kompleks di wilayah perkotaan, dengan peningkatan kualitas angkutan umum dan pengurangan emisi kendaraan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Rasdian Setiadi di Bandung, Senin (11/8/2025).
Menurutnya, sektor transportasi yang menjadi prioritas utama dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) itu, dibagi ke dalam tiga tahapan, yakni jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, yang masing-masing memiliki target dan pendekatan yang spesifik.
Dalam jangka pendek, Pemkot Bandung akan memaksimalkan potensi angkot yang saat ini masih menjadi tulang punggung transportasi umum di kota ini. Salah satu langkah awal yang diambil adalah penataan ulang trayek angkot atau rerouting.
Baca Juga:Angkot Pintar Angklung Dibanderol Rp400 Jutaan, Pemkot Bandung Tak Mampu Beli?Pemkot Bandung Belum Pastikan Pembelian Angkot Pintar “Angklung”, Dishub: Masih Prototipe
“Kita coba rerouting. Artinya mencari trayek baru, di samping trayek yang sudah ada. Ada enam trayek baru, kita coba,” kata Rasdian, Senin.
Untuk mendukung keberhasilan trayek baru ini, Dishub berencana memberikan subsidi BBM kepada operator angkot yang bersedia menjalankan rute-rute percobaan tersebut. Langkah ini dianggap sebagai solusi cepat yang bisa diterapkan sambil menunggu hadirnya sistem transportasi yang lebih modern seperti Bus Rapid Transit (BRT), yang saat ini sedang dalam tahap persiapan peluncuran.
Selain itu, Dishub juga akan mulai memperkenalkan sistem pembayaran nontunai (cashless payment) pada angkot. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong digitalisasi transportasi di tingkat lokal.
Masih dalam tahap jangka pendek, Pemkot Bandung juga merencanakan kajian menyeluruh tentang konsep angkot pintar sebagai bagian dari transformasi moda angkutan umum ke depan.
“Kita upayakan kajiannya masuk dalam anggaran perubahan 2025, sesuai arahan dari Pak Wali Kota dan Pak Sekda. Kita siapkan 300 kajian awal,” jelas Rasdian.
Kajian ini akan mengupas berbagai aspek, mulai dari spesifikasi teknis kendaraan, efisiensi operasional, model bisnis, hingga dampaknya terhadap para sopir angkot yang selama ini menggantungkan hidup dari sistem yang konvensional. Dishub akan melibatkan akademisi, pakar transportasi, komunitas sopir, dan pemangku kepentingan lain dalam serangkaian Focus Group Discussion (FGD) dan penelitian lapangan.