JABAR EKSPRES – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengeluarkan ancaman kepada negara-negara yang masih membeli minyak dari Rusia, menyusul kebijakan terbarunya berupa pengenaan tarif impor tambahan terhadap India.
Dalam pernyataannya di Gedung Putih pada Rabu, Trump menegaskan bahwa akan ada lebih banyak “sanksi sekunder” yang diberlakukan terhadap negara-negara yang terus menjalin hubungan dagang energi dengan Rusia.
“Anda akan melihat semakin banyak sanksi sekunder,” ujarnya kepada wartawan.
Langkah itu diumumkan tak lama setelah Trump menandatangani perintah eksekutif yang menetapkan tarif impor tambahan sebesar 25 persen terhadap India. Kebijakan tersebut akan mulai diterapkan dalam waktu 21 hari.
Baca Juga:Intip 4 Kunggulan Uwinfly T3 Pro, Motor Listrik Bertenaga dan EfisienRealme Narzo 70T Turbo, Hp Gaming Terjangkau dengan Performa Tinggi
Perintah itu juga memberikan instruksi kepada Menteri Luar Negeri, Marco Rubio, dan Menteri Keuangan, Scott Bessent, untuk mengidentifikasi negara-negara yang masih mengimpor minyak dari Rusia, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Sesuai dengan perintah eksekutif tersebut, bila Menteri Perdagangan menemukan bahwa suatu negara masih membeli minyak Rusia, maka Presiden harus diberi rekomendasi mengenai tindakan lanjutan, termasuk opsi untuk menerapkan tarif tambahan sebesar 25 persen atas barang-barang impor dari negara bersangkutan.
“Termasuk apakah perlu menjatuhkan tarif bea ad valorem tambahan sebesar 25 persen terhadap barang-barang yang diimpor dari negara tersebut,” ujarnya.
Trump juga menyatakan bahwa keputusan lebih lanjut tentang sanksi akan dibuat setelah pertemuan antara Duta Khusus AS, Steve Witkoff, dan pejabat Rusia di Moskow.
Trump menuduh India mendapatkan keuntungan besar dengan menjual kembali minyak yang berasal dari Rusia. Hal ini menjadi salah satu alasan utama diberlakukannya tarif baru terhadap negara tersebut.
Menanggapi keputusan tersebut, pemerintah India menyatakan kekecewaannya. Kementerian Luar Negeri India menyebut kebijakan tarif AS terhadap produk mereka—yang mencapai 50 persen—sebagai tindakan yang tidak adil dan tidak rasional.
India juga menegaskan akan mengambil berbagai langkah yang diperlukan demi melindungi kepentingan nasionalnya.* SUMBER: ANTARA