JABAR EKSPRES – Gubernur Jabar Dedi Mulyadi beberkan sejumlah keberpihakannya dalam dunia industri, termasuk rencana memprioritaskan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk mendukung ekosistem dunia usaha. Hal itu diungkapkan di hadapan pengurus dan anggota APINDO, Selasa (5/8).
Dedi Mulyadi menuturkan, investasi yang mengalir ke Jabar sudah tembus Rp 72,5 triliun per Juli 2025.
“Kami harapkan itu bisa terus meningkat. Itu terjadi bukan karena tiba-tiba, tapi karena ada beberapa kebijakan strategis,” jelasnya.
Baca Juga:Kala Wakil Rakyat Kupas Peluang dan Tantangan Perpanjangan Masa Jabatan DPRDBerkibarnya Bendera Bajak Laut di Kota Bandung
Pria yang akrab disapa KDM itu menguraikan, salah satu kebijakannya adalah sikap tegas terhadap aksi premanisme.
Tidak lama setelah dilantik, pihaknya membentuk satgas anti premanisme. Itu untuk menekan aksi para preman yang biasa mengganggu iklim investasi atau perusahaan.
KDM prihatin, bahwa para pengusaha sudah bayar pajak tapi masih terus dipajakin. Itu kaitanya dengan pajak-pajak tidak resmi seperti dari ormas.
“Kasihan sudah bayar pajak, dipajakin. Pajal ultah ormas lah, pajak Agustusan lah,” cetusnya.
Karena itu, KDM bakal menekankan bahwa DBH dari provinsi yang dikucurkan ke desa-desa akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur. Itu termasuk di area industri.
Tujuannya untuk meyakinkan masyarakat bahwa pajak dari pengusaha atau perusahaan itu mengalir kembali ke masyarakat secara nyata. Bentuknya adalah pembangunan berbagai infrastruktur.
Kemudian, Pemprov juga terus mempermudah dan memperlancar berbagai perizinan. Sistem antrean dalam mengurus perizinan juga terus dipangkas.
Baca Juga:Dukung Penuh Perbaikan Jalan, Bupati Bogor Apresiasi Aksi Cepat DPUPRPerkuat Kelembagaan DPRD, ADPSI Mantapkan Struktur dan Rencana Kerja 2025–2029
KDM melanjutkan, saat ini beberapa industri juga mulai bergeser ke beberapa wilayah. Artinya tidak terpusat di wilayah seperti Karawang Bekas.
“Industri padat karya sudah mulai bergeser ke Indramayu. Atau ke Kuningan, sebagian Cirebon. Mudah-mudahan nanti ke sebagian Majalengka,” cetusnya.
Menurut KDM, pihaknya juga terus akan memperbaiki sistem berkaitan dengan industri, termasuk di dalamnya adalah soal lapangan kerja. Kebutuhan tenaga kerja harus disambungkan dengan dunia pendidikan atau link and match.
“Ada itu orang Karawang Desa Wadas tidak bisa diterima perusahaan karena matematika dasar lemah. Ini kan harus diperbaiki. Misalnya nanti kami bikin kursus sederhana,” bebernya.