JABAR EKSPRES – Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) tengah mematangkan penataan organisasi, khususnya dalam memperkuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai landasan operasional kelembagaan para wakil rakyat tingkat provinsi di seluruh Indonesia.
Kegiatan tersebut dipusatkan di Gedung DPRD Jawa Barat, yang kali ini bertindak sebagai tuan rumah perumusan program kerja ADPSI.
“Kami merasa terhormat bisa menjadi penyelenggara. Ini jadi kesempatan untuk membahas berbagai isu strategis dan penguatan peran DPRD,” kata Plt Sekretaris DPRD Jawa Barat Dodi Sukmayana yang juga menduduki jabatan Ketua Asosiasi Sekretariat DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) itu.
Baca Juga:Gebyar Pelayanan Publik HUT RI ke-80 Dimulai di Cileungsi, Pemkab Bogor Dekatkan Layanan ke RakyatDirut PT BDS Mangkir dari Panggilan Polda Jabar, Kuasa Hukum Korban Penipuan Ayam BLD Angkat Bicara
Dodi menjelaskan, rapat kerja dijadwalkan berlangsung selama tiga hari dan akan berakhir pada Rabu (6/8).
Ada beberapa agenda penting yang dibahas, di antaranya adalah sosialisasi AD/ART, susunan kepengurusan dan rencana program kerja ADPSI.
Rapat kerja ini turut dihadiri oleh ketua DPRD dari 17 provinsi yang merupakan koordinator wilayah ADPSI.
“Kami harap ini jadi momentum untuk kemajuan organisasi dan peningkatan kinerja DPRD Provinsi se-Indonesia,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa menambahkan, rapat kerja kali ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kerja serta solidaritas kelembagaan DPRD.
“Ujungnya kan agar daya tawar DPRD semakin signifikan, khusus kepada roda pemerintahan daerah,” cetusnya.
Pria yang juga Ketua ADPSI itu melanjutkan, sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD memiliki fungsi yang strategis yaitu pembentukan Peraturan Daerah (Perda), penganggaran, dan pengawasan. Namun dalam pelaksanaannya, DPRD dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks.
Baca Juga:Satpol PP Sumedang Hentikan Aktivitas Menara BTS yang Sudah Berdiri Tegak di Desa MekarbaktiDandim Bogor Tegas: Hanya Merah Putih yang Boleh Berkibar, Bendera One Piece Ditolak!
Isu-isu aktual seperti reformasi kebijakan fiskal, penguatan otonomi daerah, penanggulangan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan, hingga dinamika politik nasional menuntut DPRD untuk bersikap adaptip, kolaboratif dan responsif. “Ini jadi kesempatan tukar gagasan juga,” cetusnya.(son)
Reporter: Hendrik Muchlison