DPD RI Soroti Tantangan Pembangunan Kota Banjar, Janjikan Pendampingan Hingga Pusat

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Barat, Aanya Rina Casmayanti (kanan) bersama Wali Kota Banj
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Barat, Aanya Rina Casmayanti (kanan) bersama Wali Kota Banjar Ir H Sudarsono saat pertemuan di kantor wali kota Banjar baru-baru ini. (Istimewa)
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Kota Banjar mendapat perhatian khusus dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Barat, Aanya Rina Casmayanti, dalam kunjungan kerja intensifnya. Aanya tidak hanya mendengar, tetapi menyelami secara langsung beragam persoalan strategis yang menjadi tantangan Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar dalam mengakselerasi pembangunan daerah.

Kunjungan yang dilakukan baru-baru ini menyoroti spektrum permasalahan yang luas, mulai dari pengembangan infrastruktur dasar dan strategis, penataan tata kelola pemerintahan yang efektif, upaya pemberdayaan masyarakat, hingga persoalan rumit terkait status hukum agraria dan kompleksitas manajemen kepegawaian. Aanya menegaskan, tugas anggota DPD RI jauh melampaui kehadiran formal di Senayan.

“Menjadi anggota DPD bukan sekadar hadir di Senayan, tetapi juga hadir di tengah masyarakat dan pemerintah daerah untuk memastikan setiap suara benar-benar sampai dan menjadi pertimbangan dalam kebijakan nasional,” tegas Aanya saat berdialog dengan jajaran Pemkot Banjar.

Baca Juga:Harga Pangan Pokok di Bandung Cenderung Stabil Meski Cabai dan Bawang Merah Naik6 Rumah Warga di Ciawi Bogor Hangus Terbakar, Diduga Akibat Korsleting Listrik

Salah satu pembahasan yang menonjol dalam pertemuan tersebut adalah terkendalanya rencana pembangunan Masjid Agung Kota Banjar. Proyek strategis ini menghadapi ganjalan serius terkait status tanah wakaf yang dimiliki oleh sebuah yayasan, sementara pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemkot membutuhkan pendampingan hukum formal untuk memastikan proses legalitas pengalihan atau pemanfaatan tanah wakaf tersebut berjalan sesuai koridor peraturan perundang-undangan.

“Kami siap fasilitasi agar niat baik membangun rumah ibadah yang sangat diperlukan masyarakat ini tidak terhambat oleh ketidakjelasan legalitas tanah,” janji Aanya menanggapi persoalan tersebut.

Di luar itu, wacana pengembangan kawasan industri strategis yang didukung pelabuhan laut, optimalisasi pemanfaatan lahan eks PTPN 1, serta penataan bantaran Sungai Citanduy untuk dijadikan fasilitas publik yang representatif juga menjadi sorotan dalam diskusi. Kota Banjar, yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah, dipandang memiliki potensi besar untuk menjadi halaman depan Jawa Barat jika berbagai potensi ini dapat dioptimalkan.

Aanya menegaskan bahwa seluruh aspirasi dan permasalahan yang terhimpun dari kunjungan ini tidak akan berhenti di ruang rapat. “Seluruh aspirasi yang dihimpun akan dirangkum dan disampaikan ke forum DPD RI untuk kemudian diteruskan ke kementerian/lembaga terkait di pusat,” ucapnya.

0 Komentar