JABAR EKSPRES – Industri ojek online (ojol) kini berada di titik krusial, di tengah peran vitalnya dalam mendukung mobilitas masyarakat dan menggerakkan sektor UMKM.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai industry ojek online membutuhkan regulasi komprehensif demi melindungai kepentingan semua pihak, termasuk konsumen, pengemudi, aplikator, pemerintah, serta pelaku UMKM yang bergantung.
“Apa pun solusi yang dikeluarkan, harus mempertimbangkan kepentingan seluruh stakeholder, yaitu konsumen driver, pemerintah dan aplikator. Pembahasan harus komprehensif, tidak boleh septong-sepotong,” kata Wijayanto dikutip dari ANTARA, Senin (28/7).
Baca Juga:800 Rombongan Siswa Batalkan Study Tour, Kebijakan Dedi Mulyadi Bikin Ekonomi Wisata Hancur?Dampak Larangan Study Tour Dedy Mulyadi Bikin Pelaku Usaha Travel Menjerit
Menurutnya, transportasi online saat ini berperan penting membantu menghubungkan para pelaku ekonomi, sehingga ikut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun, pada saat daya beli masyarakat menurun, ekosistem transportasi online ini juga terganggu sehingga sektor ini pun perlu mendapatkan dukungan, dalam hal ini bentuknya ialah fleksibilitas regulasi.
Ia menyoroti isu pemangkasan komisi aplikator menjadi 10 persen, yang sempat mengemuka sebagai tuntutan sebagian pihak.
Menurutnya, kebijakan tersebut berisiko merusak stabilitas ekosistem transportasi online secara keseluruhan, tidak hanya pada perusahaan aplikasi, driver, tapi juga konsumen dan UMKM yang bergantung pada sektor ini.
“Usulan tersebut (penurunan komisi) perlu dikaji ulang, karena bisa membangkrutkan aplikator ojol,” katanya.
Wijayanto menekankan, perlunya regulasi yang menjadi acuan karena sektor itu akan menjadi andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan pekerjaan dan mengurangi ketimpangan.
“Kita semua, tidak hanya pemerintah, perlu belajar dari pengalaman negara lain dalam memajukan industri transportasi online. Juga belajar dari sektor-sektor di Indonesia yang sudah berhasil melakukan transformasi; dua sektor yang bisa dijadikan referensi adalah perbankan dan telekomunikasi,” katanya.
Baca Juga:Tragis! Remaja 14 Tahun Meninggal Dunia Usai Dilempari Batu Saat Konvoi Motor di BanjarInspiratif! Aban Sudrajat Ajak Pemuda Cigombong Jaga Alam Lewat Gerakan Leweung Hejo
Sementara itu, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyatakan tengah memfinalisasi rancangan regulasi ojol. Fokusnya adalah menciptakan ekosistem yang adil dan berkelanjutan, bukan sekadar mengatur tarif atau bagi hasil.
“Sebagai regulator di bidang transportasi, kami perlu menyerap berbagai informasi dan data untuk memutuskan suatu kebijakan transportasi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Forum ini bukanlah forum untuk memutuskan tetapi untuk berdiskusi,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan, dikutip dari ANTARA, Senin (28/7).