Konten Lipsus
JABAR EKSPRES – Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menetapkan rombongan belajar (rombel) hingga 50 siswa per kelas di sekolah negeri, memicu penyesuaian drastis di SMA dan SMK di Kota Bandung. Namun, SMAN 19 Bandung secara tegas memilih untuk tidak mematuhi kuota 50 siswa, dengan alasan keterbatasan fasilitas dan potensi ancaman terhadap kualitas pembelajaran. Meski demikian, lonjakan jumlah siswa akibat program Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS) tetap membebani guru dan membuat kelas sesak, memicu kekhawatiran akan efektivitas pendidikan.
Wakil Kepala SMAN 19 Bandung, Iqbal Issaghozi, mengakui dampak signifikan kebijakan ini terhadap kegiatan belajar mengajar. “Biasanya kami hanya menerima 36 siswa per rombel, tapi karena PAPS, jumlahnya naik menjadi 46 hingga 47 siswa per kelas,” ungkap Iqbal di SMAN 19 kepada Jabar Ekspres, Kamis (17/7).
Ia menegaskan bahwa pihaknya menolak menerapkan kuota 50 siswa karena keterbatasan ruang kelas dan beban berat yang akan ditanggung guru. “Kelas yang biasanya menampung 30 siswa kini penuh sesak dengan 40-an siswa. Guru harus bekerja ekstra keras agar materi tetap terserap,” tambahnya.
Baca Juga:Di Tengah Ketegangan Global, Perusahaan Energi Italia Siap Investasi Rp150 Triliun ke KaltimMomen Haru, Polres Bogor Gelar Acara Pisah Sambut Kapolres
Iqbal menyoroti tantangan besar bagi guru dalam mengelola kelas yang melebihi kapasitas ideal. “Jumlah siswa yang melonjak ini jelas membebani. Guru harus mengkondisikan kelas agar tetap kondusif, padahal ruang kelas tidak dirancang untuk menampung sebanyak ini,” keluhnya.
Untuk mengatasi situasi ini, SMAN 19 telah melakukan penyesuaian, seperti pelatihan intensif dan pembekalan bagi guru untuk menghadapi kelas dengan jumlah siswa yang lebih besar. “Kami sudah bekali guru dengan strategi pembelajaran mendalam, tapi tetap saja, ini tantangan berat,” tegas Iqbal.
Soal bantuan dari Pemprov Jabar, Iqbal mengaku mendapat janji penambahan meja dan kursi, namun hingga kini belum ada kepastian kapan fasilitas tersebut tiba. “Kami sudah antisipasi dari jauh-jauh hari, tapi tanpa dukungan fasilitas yang memadai, penyesuaian ini terasa setengah hati,” ujarnya dengan nada kritis.
Di tempat lain, Panitia SPMB SMKN 3 Bandung, Irfan Nur Muttaqin, mengungkapkan pengalaman serupa. Meski kebijakan PAPS meningkatkan jumlah siswa per rombel dari 36 menjadi 40-an siswa, SMKN 3 juga menolak memenuhi kuota 50 siswa.