JABAR EKSPRES – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) melaksanakan kegiatan Forum Literasi Keterbukaan Informasi Pemilu di Gedung HBS, Cimareme, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Minggu (20/7/2025).
Hal itu dilakukan sebagai upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses Pemilu dan Pemilihan.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi kepemudaan, mahasiswa, akademisi, hingga perwakilan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Baca Juga:Event Besar di Bandung Timbulkan Kemacetan, Warga: Rekayasa Lalu Lintas Tak Jelas! Bangun Menara BTS Tak Boleh Sembarangan, Jarak Aman hingga Dampak Ekologis Harus Dikaji!
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Widodo Wuryanto mengatakan, kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis Bawaslu dalam mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya akses informasi yang valid, serta peran aktif publik dalam pengawasan pemilu yang jujur dan adil.
“Forum ini tidak hanya menjadi ajang sosialisasi mengenai hak atas informasi publik, tetapi juga sebagai wadah untuk memperkuat literasi digital, khususnya dalam menangkal penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang marak terjadi di masa-masa politik elektoral,” kata Widodo di lokasi.
Ia menjelaskan bahwa dengan meningkatnya literasi informasi di masyarakat, maka penyebaran informasi yang menyesatkan bisa diminimalisir.
“Forum ini adalah sarana edukasi agar masyarakat, terutama pemuda dan mahasiswa, dapat memahami pentingnya keterbukaan informasi. Tujuannya jelas, agar mereka dapat menyaring informasi yang mereka terima, dan tidak menjadi bagian dari rantai penyebar hoaks,” katanya.
Widodo menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif nasional yang digelar secara terbatas karena keterbatasan anggaran. Untuk itu, beberapa provinsi dipilih sebagai sampel pelaksanaan forum literasi ini, dan Jawa Barat menjadi salah satu di antaranya.
“Kami sadar bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan, tapi semangat kami tidak terbatas. Kami berharap dengan adanya forum seperti ini, masyarakat dapat memahami apa saja informasi publik yang bisa diakses, dan bagaimana pengawasan pemilu bekerja,” ujarnya.
Menurutnya masyarakat saat ini bisa mengakses berbagai informasi publik terkait tugas, wewenang, dan kinerja Bawaslu melalui berbagai kanal resmi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Ia juga mendorong masyarakat untuk menggunakan haknya dalam mengakses informasi secara aktif dan bertanggung jawab.
Baca Juga:Legislator PPP Turut Prihatin Peristiwa Pesta Berujung Maut di Garut : Ini Jadi PelajaranPesta Berujung Maut di Hajatan Anak KDM, Warganet Desak Proses Hukum hingga Pertanyakan SOP
“Kami berharap masyarakat tidak hanya pasif menunggu informasi, tetapi aktif mencari tahu. Bawaslu sudah membuka ruang-ruang informasi yang bisa diakses publik, termasuk laporan pengawasan, data pelanggaran, dan sebagainya,” tandasnya.