JABAR EKSPRES – Menanggapi maraknya judi online (judol) di masyarakat, Perum Bulog menyebut bahwa pemain judol tidak diizinkan menerima bantuan pangan.
Hal itu disampaikan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, di Jakarta.
“Sesuai dengan aturan pemerintah, untuk oknum-oknum masyarakat yang terlibat judol atau judi online dan terlibat kegiatan terorisme tidak diizinkan menerima bantuan pangan,” ujarnya, dikutip Selasa (15/7/2025).
Baca Juga:Dinilai Belum Mencukupi, Kemenkeu Minta Tambah Anggaran jadi Rp52 Triliun!Sekelas Hanya 11 Siswa, SMA Budi Luhur Cimahi Bertahan di Tengah Lesunya Peminat Sekolah Swasta
Untuk itu, Rizal meminta kepada masing-masing kepala daerah dan juga Bulog yang berada di tiap wilayah untuk melakukan pengecekan data ulang, guna memperbaharui data penerima bantuan.
Menurutnya, masyarakat yang kedapatan terlibat judol dan kelompok radikal harus langsung dicoret dari daftar penerima.
“Saya peringatkan untuk didata, dicek ulang siapa saja masyarakat yang penerima bantuan atau penerima manfaat yang terlibat judol dan kelompok-kelompok radikal ataupun terorisme ini tidak diizinkan menerima bantuan pangan. Ini penekanan dan saya harapkan ini betul-betul dicamkan dan dilaksanakan,” tegas dia.
Adalun, ia menyebut bahwa Bulog mendapat penugasan menyalurkan bantuan pangan periode Juni dan Juli 2025. Bantuan berupa beras tersebut terdiri dari 10 kilogram per keluarga penerima manfaat (KPM) per bulan, sehingga total mendapat 20 kilogram beras.
Selain itu, Bulog juga sedang melakukan pengembangan aplikasi khusus yang terintegrasi dengan mitra transporter untuk memonitor dan melacak distribusi beras secara aktual atau real time.
“Jadi, karena penerimanya ini adalah by name, by address sudah ada alamatnya, jadi ini sudah bisa kita lacak si pengirimnya. Kita sudah ada aplikasinya, sehingga kita akan lebih mudah,” tuturnya.
Lebih lanjut, Bulog melakukan kontrak kerja dengan transporter untuk pengiriman beras langsung mengantar ke titik bagi, yang dikawal oleh aparat daerah atau pemerintah daerah.
Baca Juga:Selangkah lagi, FKSS Gugat Kebijakan Dedi Mulyadi ke PTUNJaro Ade : Kopdes Merah Putih Senjata Melawan Kemiskinan dari Akar Rumput
Dari sisi pengemasan, Bulog memastikan bahwa kemasan yang digunakan untuk bantuan pangan tidak mudah pecah atau bocor, sehingga aman untuk dibawa pada perjalanan jauh seperti Papua dan wilayah Indonesia timur lainnya.
Bulog juga mendapat penugasan untuk menyalurkan 1,3 juta ton beras untuk melaksanakan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) selama Juli hingga Desember 2025, seusai menerima penugasan dari pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas).