JABAR EKSPRES – Forum Kepala SMA Swasta (FKSS) Jabar tak berhenti memberikan perlawanan terhadap kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi. Tinggal selangkah lagi, pihak melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Ketua FKSS Jabar Ade D. Hendriana mengungkapkan, pihaknya telah mantap untuk bergerak ke ranah hukum. Itu terkait kebijakan salah satunya tentang penambahan rombel di Jawa Barat. “Jadi (Gugat ke PTUN. red),” katanya, Selasa (15/7).
Ade melanjutkan, tim hukum dari FKSS juga telah bergerak. “Kami telah menyusun materi gugatan itu,” cetusnya.
Baca Juga:Jaro Ade : Kopdes Merah Putih Senjata Melawan Kemiskinan dari Akar RumputBanderol Harga hingga Belasan Juta, Sindikat Perdagangan Bayi Jaringan Internasional Terungkap!
Menurut Ade, gugatan itu dalam waktu dekat bakal dikirim ke PTUN. “Minggu ini kami rencana somasi. Nanti akan kami kabari kalau kirim gugatan,” sambungnya.
FKSS sebenarnya juga telah sampai mengadukan keluhannya ke Komisi V DPRD Jabar. Yakni pada Senin (7/7) lalu.
Dalam pertemuan itu tentu pihaknya menyampaikan keberatan perihal kebijakan penambahan rombel tersebut. “Keputusan Gubernur itu bertolak belakang dengan Pergub SPMB yang telah disusun bersama dengan para pihak termasuk FKSS,” katanya.
Ade melanjutkan, penerapan Keputusan Gubernur (Kepgub) Jawa Barat Nomor 463 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS) itu dinilai tidak melibatkan sekolah swasta. Buntutnya adalah keterisian sekolah SMA swasta di Jabar hanya terisi 30 persen dari target kuota yang direncanakan.
Pihaknya kemudian mempertanyakan mengenai izin dari Kementerian terkait kebijakan tersebut. Termasuk payung hukum yang hanya berbentuk keputusan Gubernur bukan Pergub. “Kami minta Disdik bisa bersikap adil,” sambungnya.
Ia berharap jalur hukum ini bisa menjadi tumpuan sekolah-sekolah swasta. Yakni keadilan pelaksanaan pendidikan di Jabar. (son).