JABAR EKSPRES – Sekolah swasta di Kota Cimahi menghadapi situasi yang semakin memprihatinkan. Salah satu contohnya, SMA Budi Luhur Cimahi, yang pada tahun ajaran 2025/2026 ini hanya menerima sebelas siswa baru.
Padahal, pada masa keemasannya di era 1980-an hingga awal 2000-an, sekolah ini dikenal sebagai lembaga pendidikan unggulan dan penuh peminat.
Fenomena ini menjadi potret buram ketimpangan sistem pendidikan antara sekolah negeri dan swasta.
Baca Juga:MPLS SMAN 1 Margahayu, Polisi Ingatkan Bahaya Tawuran dan Geng MotorJeje Ritchie Desak Optimalisasi Lahan Perhutani dan PTPN untuk Relokasi Korban Bencana
Kepala Sekolah SMA Budi Luhur Cimahi, Hendra Hudayana, menyampaikan jumlah pendaftar tahun ini bahkan hanya datang dari kalangan keluarga alumni.
“Baru sebelas orang, itu pun semuanya adik-adik dari alumni. Mungkin karena ada kedekatan emosional, kalau tidak, bisa jadi tidak ada sama sekali,” ungkap Hendra saat ditemui di Sekolah, Selasa (15/7/2025).
Menurutnya, kebijakan pemerintah yang memperbolehkan sekolah negeri membuka hingga 50 rombongan belajar (rombel) menjadi akar persoalan.
Ruang gerak sekolah swasta kian sempit, hingga hanya menjadi “pelarian” saat siswa gagal masuk negeri.
“Kami bukan hanya kehilangan siswa, tapi juga kehilangan kepercayaan terhadap sistem. Sekolah negeri tumbuh jadi raksasa, sementara swasta dibiarkan jadi bayang-bayang,” ujarnya dengan nada prihatin.
Dikenal sebagai sekolah yang menyeimbangkan akademik dan pendidikan karakter, SMA Budi Luhur selama ini mengajarkan muridnya disiplin sejak hal kecil, seperti melepas alas kaki saat masuk ruangan, memilah sampah dengan benar, hingga mewajibkan hafalan ayat-ayat Al-Qur’an.
Ia melanjutkan, tak sedikit alumninya kini menjadi pengusaha dan berhasil masuk ke kampus ternama.
Baca Juga:Lebih Dari Setahun Menanti Janji Relokasi, Siswa SDN Babakan Talang Dibiarkan Belajar LesehanGunakan Besi untuk Ambil Layang-Layang, Dua Bocah Tersengat Listrik di Bandung Barat
Namun sejak diberlakukannya sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang kini berganti nama menjadi SPMB, masyarakat lebih dulu memilih sekolah negeri yang dinilai lebih terjangkau dan didukung pemerintah. Sekolah swasta pun makin tertinggal.
“Pemerintah tidak berhasil menciptakan ekosistem pendidikan yang setara dan berkeadilan. Sekolah swasta tetap dibebani tanggung jawab layaknya negeri mulai dari menggaji guru, menjalankan kurikulum, hingga menjaga akreditasi tapi tanpa ada subsidi yang berarti,” kata Hendra.
Meski hanya memiliki sebelas siswa baru, pihaknya menegaskan bahwa mereka tidak akan mengorbankan kualitas pendidikan.
Sebaliknya, SMA Budi Luhur tetap berkomitmen mencetak lulusan berprestasi, baik akademik maupun karakter.