“Kami saat ini bertahan demi memperbaiki dan beristiqomah untuk menjaga siswa agar mendapatkan pendidikan maksimal. Meski hanya sebelas, kami tidak mengurangi esensi belajar anak-anak,” tegasnya.
Hendra juga mengungkap, fenomena ini bukan hanya dialami SMA Budi Luhur, tapi juga menimpa banyak sekolah swasta lain di Cimahi.
Jika tidak ada intervensi kebijakan, ia khawatir sekolah swasta akan hilang dari peta pendidikan nasional.
Baca Juga:MPLS SMAN 1 Margahayu, Polisi Ingatkan Bahaya Tawuran dan Geng MotorJeje Ritchie Desak Optimalisasi Lahan Perhutani dan PTPN untuk Relokasi Korban Bencana
“Kalau semua siswa diarahkan ke negeri, swasta akan mati perlahan. Dan kalau itu terjadi, kita kehilangan alternatif pendidikan yang seharusnya bisa memperkaya keberagaman,” katanya.
Ia menegaskan, bukan perlakuan istimewa yang diminta, melainkan batasan kuota yang adil serta dukungan nyata bagi sekolah swasta. Ia juga menyoroti ketidakefisienan sistem rombel besar di sekolah negeri.
“Pendidikan tidak boleh memaksakan. Satu guru tidak mungkin mendidik sebanyak 50 orang. Bagaimana siswa bisa maksimal menerima pelajaran jika satu kelas begitu banyaknya? Apakah akan efektif, sedangkan suara guru tidak mungkin keras tanpa pengeras suara. Siapa yang akan mengisi ruang-ruang di pinggiran kalau semua hanya ditumpuk di negeri?,” kata Hendra.
Saat ditanya mengenai harapan ke depan, ia menjawab lirih namun penuh makna.
“Kami masih di sini. Bertahan. Menunggu terkait aturan SPMB sekarang untuk dirubah. Tapi kalau begini terus, sejarah kami hanya akan tersisa di album foto dan kenangan para alumni,” tutupnya. (Mong)