JABAR EKSPRES – Kebijakan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perumda Tirtawening atau PDAM Kota Bandung yang menahan penyesuaian honor terhadap 132 karyawan, kini menuai kritik tajam dari anggota DPRD Kota Bandung.
Dua legislator dari Komisi III DPRD Kota Bandung, yakni Andri Rusmana dan Aan Andi, sangat menyayangkan soal adanya keputusan Plt Dirut Perumda Tirtawening, Tono Rusdiantono yang menahan honor penyesuaian karyawan setelah mendapatkan SK.
Menurut Andri Rusmana, keputusan dari Plt Dirut Perumda Tirtawening yang menahan honor penyesuain karyawan yang telah mendapatkan SK tersebut, dinilai kurang tepat ditengah adanya fokus pemerintah daerah dan BUMD terhadap proyek besar seperti SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum).
Baca Juga:DLH Jabar Teliti Sampel Air Sungai Cilemahabang yang Diduga TercemarPerdana Kickboxing Bandung Championship, Pemkot Canangkan Kurikulum Tambahan
“Bukan malah membuat kegaduhan internal. Seharusnya Plt Dirut (Tirtawening) lebih fokus pada hal-hal strategis. Proyek SPAM Bandung Terintegrasi yang akan melayani 350.000 pelanggan, dan SPAM Bandung Timur 100.000 pelanggan. Ini proyek besar yang tengah kita dorong bersama,” kata Andri, Senin, 14 Juli 2025.
Andri juga menyoroti alasan evaluasi kinerja yang digunakan Plt Dirut sebagai dasar penundaan honor dianggap tidak proporsional. Terlebih dengan adanya proyek SPAM yang menelan investasi triliunan rupiah, kini sudah memasuki tahap akhir dan rencananya akan ground breaking pada akhir 2025.
“Honor 132 karyawan itu nilainya kecil, hanya sekitar Rp100 juta per bulan,” katanya
Maka dari itu, Ia meminta Wali Kota Bandung sebagai pemegang otoritas BUMD untuk segera mengambil langkah adil dan transparan menyelesaikan polemik ini.
Senada dengan andri, legislator dari Komisi III DPRD Kota Bandung lainnya yakni Aan Andi, menyebut kisruh internal di Perumda Tirtawening tersebut sangat disayangkan.
Ia menilai, sejatinya Perumda Tirtawening merupakan BUMD yang sehat dan tengah menyusun langkah besar untuk menjawab kebutuhan air bersih bagi warga Bandung.
“Saat ini PDAM hanya bisa menyuplai 30 persen kebutuhan air di Kota Bandung. Maka proyek SPAM Terintegrasi adalah jawaban strategis yang harusnya jadi prioritas bersama,” ujarnya
Baca Juga:Mangkir dari Pemanggilan Polisi, Lisa Mariana Akan Dipanggil Ulang Pekan DepanLanggar Regulasi, DPUPR Cimahi Siapkan Penertiban Bangunan Liar di Sungai
Namun, Aan menyesalkan sikap Plt Dirut Tirtawening yang justru menahan hak karyawan di tengah upaya besar tersebut. Ia menyebut tindakan tersebut bukan hanya tidak adil, melainkan juga dzalim.