JABAR EKSPRES – Setiap pagi dan sore, ribuan warga Bandung mengarungi lautan kendaraan bermotor dengan kecepatan yang nyaris tak lebih cepat dari langkah kaki. Jalan-jalan utama seperti Jalan di wilayah Sukamiskin, Cicaheum, dan Buah Batu berubah menjadi parkiran massal. Di tengah kemacetan itu, moda transportasi umum yang seharusnya menjadi solusi justru tak mampu menjawab kebutuhan warganya.
TomTom Traffic Index menempatkan Bandung di peringkat ke-12 sebagai kota termacet di dunia pada 2024, sekaligus yang paling macet di Indonesia. Namun, bukan hanya soal kemacetan. Ketertinggalan Bandung pada sisi penyediaan transportasi umum menjadi akar masalah yang selama ini terabaikan.
Di atas kertas, Bandung memiliki beberapa layanan transportasi publik yakni Trans Metro Bandung (TMB), Metro Jabar Trans (MJT), hingga Angkutan Kota (Angkot). Namun kebergunaannya masih jauh dari harapan.
Baca Juga:Pencegahan Truk ODOL, Demi Kelancaran Distribusi Pangan?Nama Bandung Barat Melekat Tapi Terlilit, FPNBB: Antara Identitas dan Harapan Baru
Berdasarkan studi dari Bappenas dan World Bank (2019), hanya 13 persen warga Bandung yang menggunakan transportasi umum secara reguler. Selebihnya, lebih dari 80 persen mengandalkan kendaraan pribadi atau ojek daring.
“Kalau nunggu bus bisa sampai 45 menit, kadang nggak ada sama sekali. Angkot juga rutenya susah ditebak dan suka ngetem lama,” kata Yani (34), warga Arcamanik.
Jika dibandingkan kota besar lain, ketimpangan Bandung terlihat jelas. Contohnya Jakarta yang telah memiliki sistem transportasi terintegrasi: MRT, LRT, KRL, TransJakarta, Mikrotrans semuanya bisa diakses dengan satu kartu dan jadwal yang relatif pasti. Selain itu Semarang dan Solo yang telah menerapkan sistem angkot feeder dengan jadwal tetap dan armada terstandarisasi.
“Bandung ini miris karena secara ekonomi dan geografis potensial. Tapi belum punya satu pun moda yang bisa diandalkan dengan pasti. BRT masih wacana, angkot belum efektif mendorong peralihan penggunaan kendaraan pribadi,” ujar Wiku Tama, pengamat transportasi UPI.
Salah satu penyebab lambatnya perkembangan transportasi publik di Bandung adalah kurangnya integrasi perencanaan antara pemerintah kota dan provinsi. Misalnya, pengembangan MJT yang digagas pemerintah provinsi berjalan tanpa sinergi kuat dengan Pemkot Bandung.
Selain itu, infrastruktur pendukung seperti halte, trotoar, dan terminal pengumpan masih buruk. Banyak halte tidak memiliki papan informasi, tidak terlindung dari cuaca, dan tidak ramah disabilitas.