“Kalau halte saja tidak layak, bagaimana mau mengajak orang meninggalkan mobilnya?” tegas Wiku.
Bukan hanya soal fasilitas, diakui Wiku, budaya transportasi di Bandung juga memperparah situasi. Kendaraan pribadi dianggap satu-satunya moda yang nyaman dan fleksibel.
Hal ini tercermin dari angka pertumbuhan kendaraan yang sangat tinggi: sekitar 11 persen per tahun antara 2014–2019. Di 2025, jumlah kendaraan pribadi di Kota Kembang berada di angka 2,4 juta.
Baca Juga:Pencegahan Truk ODOL, Demi Kelancaran Distribusi Pangan?Nama Bandung Barat Melekat Tapi Terlilit, FPNBB: Antara Identitas dan Harapan Baru
“Transportasi umum tidak akan pernah jadi pilihan utama jika tidak ada perubahan sistemik. Masyarakat tidak bisa dipaksa naik bus kalau tidak ada bus yang layak,” tambahnya.
Meski lambat, beberapa harapan tetap ada. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mengembangkan proyek elektrifikasi KRL Bandung-Cicalengka, serta rencana perpanjangan ke Rancaekek dan Padalarang.
Metro Jabar Trans juga akan diperluas menjadi sistem BRT regional Bandung Raya. Namun tantangan utama tetap ada: pendanaan, koordinasi lintas daerah, dan partisipasi warga.
Krisis transportasi di Bandung tidak bisa diatasi dengan pendekatan parsial atau proyek tambal sulam. Diperlukan lompatan besar: sistem transportasi umum yang terintegrasi, terjadwal, terjangkau, dan nyaman. Tanpa itu, kota ini akan terus terkubur dalam. (Dam)