JABAREKSPRES – Anggota DPRD Jabar ramai-ramai kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah. Bahkan ada yang sampai ke Bali. Padahal saat ini tengah digaungkan efisiensi anggaran.
Berdasarkan data yang dihimpun Jabar Ekspres, kunker itu dilaksanakan sesama anggota Komisi. Misalnya yang tergabung dalam Komisi III, mereka ramai-rami kunker ke Provinsi Bali, Senin (16/6). Rombongan Komisi III itu mengunjung Kantor Cabang Bank BJB yang ada di Denpasar.
Hal senada dilakukan rombongan Komisi I DPRD Jabar. Tapi mereka kunker ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Senin (16/6). Mereka menggali informasi terkait pengelolaan aset desa yang digunakan sarana pendidikan berupa SMA dan SMK di Yogyakarta.
Baca Juga:Geruduk BPN Kota Bandung, Warga Sukahaji Tuntut ke Kantor PertanahanPerubahan Anggaran di Kota Bogor Dialokasikan untuk Kepentingan Masyarakat
Sementara itu di hari yang sama, rombongan Komisi II DPRD Jabar kunker ke Provinsi Jawa Tengah. Mereka berkunjung ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jateng yang ada di Kota Semarang.
Berkaitan dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Jabar M.Q. Iswara menuturkan, pihaknya sebenarnya juga telah memangkas anggaran terkait perjalanan dinas atau kunjungan kerja yang terangkum dalam Sekretariat Dewan.
“Itu adalah anggaran perjalanan ke luar negeri. Bahkan itu dilakukan sebelum ada Intruksi Presiden terkait efisiensi,” jelasnya saat ditemui selepas Paripurna, Kamis (19/6).
Iswara melanjutkan, selain perjalanan dinas itu, pihaknya juga telah memangkas terkait belanja ATK. Termasuk memangkas belanja untuk makan dan minum. “Kalau kunjungan kerja (anggaran.red) ke dalam provinsi maupun luar provinsi memang masih ada. Tapi jumlahnya sudah dikurangi,” jelasnya.
Menurut Iswara, di tahun ini kegiatan kunker ke luar provinsi belum pernah dilakukan. Dan itu baru terlaksana beberapa hari tersebut.
Saat ini para anggota DPRD Jabar juga terlibat dalam Panitia Khusus (Pansus). Itu membahas berbagai Raperda. Seperti RPJMD, Aset, maupun BUMD.
“Ini kan juga butuh materi dan bahan pembanding. Bisa jadi ke Bali untuk ngecek pendapatan daerah,” katanya.
Baca Juga:APBD 2024 Jabar Dipertanyakan! Fraksi PDI Perjuangan Soroti Masalah Utang BPJS dan Tata Kelola Aset PemprovPolisi Bongkar Omzet Gila-gilaan di Balik Kasino Ilegal Bandung, Nominalnya Bikin Geleng-geleng Kepala!
Iswara menegaskan, sejak APBD 2025 maupun dalam beberapa kali pergeseran anggaran, pos anggaran kunker itu ada dan memang tidak banyak dirubah. “Itu kan hak Anggota DPRD dan kewajiban juga mencari pembanding,” tutupnya.