Kendati demikian solusi permanen harus segera diprioritaskan, yakni pembangunan jembatan penghubung. Ia menilai, proyek ini bisa diwujudkan melalui kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga Pemerintah Pusat.
“Kita akan salurkan aspirasi ini. Kami dari lembaga akan merekomendasikan pembangunan jembatan agar segera diperjuangkan,” tambahnya.
Sandi menyebut, kendala pembangunan jembatan selama ini salah satunya berkaitan dengan perizinan dan pengelolaan lahan. Warga sebenarnya sudah berupaya membuka ruang komunikasi terkait pembebasan lahan, namun prosesnya belum menemui hasil konkret.
Baca Juga:Sabit Terakhir di Ladang Dampak Alih Fungsi: Potret Senyap Petani KecilJPO Cibinong Siap Dibangun 2026, Usung Konsep Ini!
“Perlu komunikasi yang intensif antara Dinas PUTR, pihak Indonesia Power, BBWS, hingga lembaga terkait lainnya. Kita butuh kajian teknis dan DED (Detail Engineering Design) yang matang agar pembangunan jembatan bisa segera dimulai,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur di kawasan ini juga berpotensi mendatangkan Pendapatan Asli Desa (PAD) jika dikelola dengan skema yang baik. Menurutnya akses jalan dan pendidikan harus menjadi prioritas pemerintah.
“Tanpa pendidikan dan infrastruktur yang layak, untuk apa ada pemerintahan? Ini tugas kita, memperjuangkan hak dasar warga. Khususnya Pemkab Bandung Barat harus segera mendorong percepatan kajian pembangunan akses di kawasan genangan Waduk Saguling, khususnya di Desa Karanganyar,” tandasnya. (Wit)