JABAR EKSPRES – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan terus berupaya untuk membuka kembali Bandara Husein Sastranegara di Kota Kembang di tengah berbagai persoalan operasional yang dihadapi Bandara Kertajati di Majalengka.
Diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus menombok hingga lebih dari Rp60 miliar setiap tahun untuk menopang operasional Kertajati, sebuah angka yang dinilai memberatkan anggaran daerah.
“Saya sangat menghargai Pak Gubernur karena sejak bulan Februari kami berdiskusi intensif, dan saya melihat ada keseriusan untuk mengoptimalkan Kertajati. Tapi kayanya mulai kepepet,” kata Farhan, Kamis (12/6/2025).
Baca Juga:Sungai Citarum di Bandung Barat Kotor Lagi, Warga Sebut Bagai Terminal Sampah? Gelar Job Fair, Pemkot Bandung Sediakan 2.588 Lowongan Kerja!
Menurut Farhan, ada anggapan keliru yang berkembang bahwa Bandara Husein hanya “memanjakan” warga Bandung. Namun kenyataannya, data menunjukkan bahwa pasar terbesar penerbangan di Jawa Barat justru berada di Kota Bandung.
“Ah, bandara husein mah untuk manjain orang Bandung aja. Jadi pada nggak mau terbang ke Kertajati. Ya daripada terbang ke Husein, kata saya kepada tokoh tersebut. Eh, tokoh tersebut yang ada di Pemprov mengatakan, oke, kita akan minta agar halim ditutup. Nah itu kan lebih gak masuk akal,” katanya.
Ia menegaskan, membuka kembali Bandara Husein akan memberi dampak langsung pada sektor pariwisata Bandung yang kini stagnan. Selain itu, keuntungan yang bakal didapatkan pun bakal dirasakan oleh Jawa Barat.
“Jadi yang perlu dilakukan sekarang adalah buka segera Husein. Karena dengan segera membuka Husein, maka sektor pariwisata kota Bandung akan bergerak,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia menilai penutupan Husein dan pemaksaan pemindahan rute ke Kertajati menunjukkan bahwa pasar penerbangan memang besar di Bandung. Hal itu dibuktikan dengan banyak wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung justru datang melalui Bandar Halim, bukan Kertajati.
“Kenyataannya, orang-orang tetap ingin terbang dari atau ke Bandung. Tapi karena Husein ditutup, mereka mendarat di Jakarta. Untungnya buat siapa? Jakarta, bukan Jawa Barat.”
Menurutnya, pemerintah pusat dan Pemprov Jabar harus segera membuat langkah besar untuk menjawab tantangan ini. Disisi lain, Farhan juga mendukung upaya pengembangan Kertajati sebagai bandara internasional jangka panjang, namun menurutnya itu tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan logika pelayanan publik.