JABAR EKSPRES– Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, yang berada di antara jalur perlintasan Kota Bandung dan Kota Cimahi, kini menjadi sorotan sebagai wajah depan Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Kondisi wilayah ini dinilai dapat mencerminkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam merespons kebutuhan warganya dan membuktikan perubahan tata kelola wilayah.
“Jika Desa Sariwangi berubah, itu akan membantu persepsi publik bahwa Pemkab Bandung Barat kali ini sudah berbeda,” kata Ketua Perkumpulan Pengelola Sampah dan Bank Sampah Nusantara (Perbanusa) Kota Cimahi, Wahyu Dharmawan, saat dihubungi Jabar Ekspres melalui sambungan telepon, Sabtu, 31 Mei 2025.
Baca Juga:Syahrir: Peringatan Hari Lahir Pancasila Momentum Perkuat Persatuan dan Nilai KebangsaanPuluhan Tersangka Diringkus, Dua Juta Butir Obat Terlarang Disita Polresta Bandung
Namun, menurut Wahyu, bila tidak ada perubahan signifikan, maka wajah lama Pemkab Bandung Barat yang terkesan lamban dalam urusan pelayanan publik akan tetap melekat di benak masyarakat.
“Jika tidak ada perubahan, maka kita tahu masih seperti inilah sikap Pemkab Bandung Barat terhadap warganya,” ujarnya.
Setidaknya, kata Wahyu, ada tiga pekerjaan rumah yang mendesak bagi Pemkab Bandung Barattuntas, pembangunan drainase yang memadai diseluruh wilayah, serta pelestarian dan penambahan daerah resapan air untuk mengurangi limpasan air saat hujan turun.
“Drainase memadai di seluruh wilayah, mempertahankan dan menambah daerah resapan air, agar curah hujan tidak hanya menjadi air larian,” katanya.
Meski demikian, Wahyu menegaskan bahwa perubahan tidak melulu harus menunggu kebijakan pemerintah daerah. Inisiatif warga dan pendekatan pragmatis tetap dibutuhkan demi percepatan perbaikan kondisi desa.
“Tidak sepenuhnya perlu menunggu inisiatif Pemkab Bandung Barat, tetap dibutuhkan pendekatan pragmatis oleh segenap warga desa Sariwangi,” ujarnya.
“Agar nama desa ini memang wangi untuk menjadi etalase perubahan peradaban yang semakin berkualitas dari warga Kabupaten Bandung Barat,” sambungnya.
Baca Juga:Soroti Polemik BAZNAS Jabar dengan Mantan Pegawainya, Begini kata Pakar Hukum Pidana UNISBASabtu-Minggu Angkot Jalur Puncak Tak Beroperasi, Segini Uang Kompensasi Para Sopir
Wahyu juga menyarankan agar Pemkab Bandung Barat meniru langkah Pemerintah Kota Cimahi yang telah melimpahkan sebagian kewenangan urusan persampahan kepada camat.
Di Kota Cimahi, kata Wahyu, pengelolaan sampah bahkan menjadi Key Performance Index (KPI) bagi camat dan lurah.
“Meski KPI bagi kepala desa berbeda dengan lurah, pendekatan serupa bisa dilakukan di KBB,” kata Wahyu.