Tak hanya itu, Wahyu juga mengusulkan agar kepala desa diberi kewenangan tambahan terkait normalisasi, usulan pembangunan baru, dan revitalisasi drainase dengan ukuran yang lebih besar.
“Jika tantangannya pada keterbatasan anggaran, tentu perlu dikolaborasikan dengan segenap elemen, terutama pengembang perumahan yang cukup banyak di Desa Sariwangi,” tegasnya.
Wahyu menilai kolaborasi antara desa dan pengembang sangat krusial dalam membangun infrastruktur wilayah yang terintegrasi. Menurutnya, hal ini akan berdampak positif pada citra kawasan perumahan yang sedang dan akan dibangun di desa tersebut.
Baca Juga:Syahrir: Peringatan Hari Lahir Pancasila Momentum Perkuat Persatuan dan Nilai KebangsaanPuluhan Tersangka Diringkus, Dua Juta Butir Obat Terlarang Disita Polresta Bandung
“Bagaimana membangun sebuah infrastruktur yang terintegrasi antara desa dan pengembang di wilayahnya masing-masing, agar citra perumahan yang dibangun makin baik di mata pembeli serta calon pembeli rumah,” ucap Wahyu.
Dengan jumlah penduduk Desa Sariwangi yang melebihi 17 ribu jiwa, volume timbulan sampah baru per hari diperkirakan lebih dari 10 ton. Wahyu menyebut, sebagian dari sampah tersebut berpotensi mengotori drainase dan menimbulkan titik-titik sampah liar di pinggir jalan.
“Sebagian sampah ini dapat tercecer di drainase, pinggir jalan sebagai titik sampah liar, dipastikan akan mengganggu proses air larian saat hujan,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Wahyu menyarankan agar Desa Sariwangi memiliki tempat penampungan sementara (TPS) yang layak dengan luasan minimal 200 meter persegi. Fasilitas ini penting untuk menjadi titik pengumpulan awal sebelum sampah diproses lebih lanjut.
*Setidaknya, Desa Sariwangi perlu ada TPS dengan luasan 200 meter persegi, yang mampu menjadi tempat sementara collecting sampah warga,” tutupnya. (Mong)