JABAR EKSPRES– Wacana perluasan wilayah Kota Cimahi yang akan mencakup sebagian wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB), termasuk Desa Sariwangi, kembali mencuat dan langsung menuai penolakan dari sejumlah tokoh masyarakat.
Salah satu suara penolakan datang dari Imam Mustakin (42), salah seorang warga Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong.
Menurut Imam, rencana penggabungan wilayah tersebut bukan hal baru. Wacana ini disebutnya sudah bergulir sejak masa kepemimpinan Wali Kota Cimahi pertama, Itoc Tochija.
Baca Juga:DPRD Cimahi Dorong Optimalisasi Sekolah Swasta, Kapasitas Sekolah Negeri TerbatasLibur Panjang Akhir Pekan, Lembang Diserbu Wisatawan
Namun, hingga kini tak pernah ada kesepakatan konkret yang tercapai di tengah masyarakat.
“Sebenarnya saya tidak setuju kalau Sariwangi masuk ke Cimahi. Bukan karena tidak mau jadi kota, tapi prosesnya sudah lama dan kami sudah nyaman di KBB,” ujar Imam kepada Jabar Ekspres, Rabu (29/5/25).
Meski secara geografis letak Desa Sariwangi memang dekat dengan Kota Cimahi, Imam menegaskan, hal tersebut bukan menjadi dasar cukup untuk melakukan penggabungan wilayah.
Ia menilai masih banyak aspek yang harus dikaji secara mendalam, termasuk aspek administratif, kepemilikan tanah, hingga perubahan tata wilayah.
“Kalau dipaksakan masuk Cimahi, administrasi akan berubah total. Itu tidak mudah. Perlu musyawarah panjang dan detail,” ucapnya.
Imam juga menyoroti kenyamanan masyarakat Sariwangi yang selama ini telah terbiasa berurusan dengan struktur pemerintahan KBB.
Bahkan, ia membandingkan proses pengurusan perizinan di Kota Cimahi dengan KBB, yang menurutnya lebih rumit di Cimahi.
Baca Juga:Polisi Sebut 1.100 Kendaraan per Jam Masuk Kawasan Puncak BogorLong Weekend 9 Ribu Kendaraan Melintas di Jalur Puncak
“Saya pernah ngurus izin di Cimahi, agak susah. Di KBB menurut saya masih wajar dan tidak terlalu sulit,” tuturnya.
Menanggapi argumen kelompok yang pro terhadap wacana penggabungan dengan alasan akses pelayanan publik ke pusat pemerintahan KBB cukup jauh Imam menganggap hal itu bukan alasan yang relevan.
Ia menilai sejak awal penempatan pusat pemerintahan KBB memang dirancang untuk mengakomodasi wilayah yang luas.
“Kalau memang jauh dari pusat pemerintahan, itu memang konsekuensi dari daerah yang luas. Tapi bukan berarti harus bergabung ke Cimahi,” tegasnya.