JABAR EKSPRES – Pemilu dan Pilkada serentak memang telah usai, namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cimahi tak lantas berhenti menjalankan perannya.
Di balik gemerlap pesta demokrasi yang telah berlalu, Bawaslu terus menggenjot upaya edukasi dan sosialisasi guna membangun ekosistem demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.
“Dalam setiap perhelatan Pemilu, integritas dan keadilan menjadi kunci utama bagi tegaknya demokrasi. Di balik layar proses demokrasi ini, Bawaslu memegang peranan vital sebagai garda terdepan dalam menjaga proses tetap berada di rel yang benar,” ujar Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kota Cimahi, Akhmad sat dikonfirmasi, Jum’at (23/5/25).
Baca Juga:Dedi Mulyadi Ngotot Lanjutkan Pendidikan Militer, Bakal Libatkan 600 PsikologNasdem Ciamis Galang Kaderisasi Melalui Liga Mahasiswa
Ia menegaskan, Bawaslu tidak hanya hadir sebagai penindak pelanggaran, tetapi juga sebagai pelindung demokrasi melalui pencegahan yang sistematis dan berbasis partisipasi publik.
“Pencegahan menjadi prioritas kami. Kami ingin menciptakan ekosistem Pemilu yang sehat sebelum pelanggaran terjadi,” sambungnya.
Akhmad menjelaskan bahwa strategi pencegahan dilakukan lewat edukasi berkelanjutan, sosialisasi menyeluruh, serta penguatan peran masyarakat.
Untuk itu, Bawaslu aktif merangkul pemangku kepentingan seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, hingga pemilih pemula melalui program literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif.
“Kami mengedepankan prinsip partisipatif. Masyarakat bisa menjadi ‘mata dan telinga’ Bawaslu untuk melaporkan potensi pelanggaran yang mereka lihat di lapangan,” katanya.
Namun, di balik semua itu, tantangan pengawasan Pemilu ke depan pun semakin kompleks. Akhmad menyoroti bagaimana era digital turut membawa pekerjaan rumah baru bagi lembaga pengawas Pemilu, termasuk dalam hal pengawasan media sosial dan penyebaran disinformasi.
“Kami sudah membentuk tim pengawasan media sosial dan melakukan patroli siber. Tujuannya untuk mengantisipasi penyebaran hoaks yang berpotensi mencederai proses demokrasi,” bebernya.
Baca Juga:Dedi Mulyadi Hadiri Paripurna Pasca Walk Out PDIP: Terima Kasih Atas Otokritik, DPRD Tugasnya BicaraPolemik Penghancuran Gerobak Milik PKL Bikin Geram, DPRD Kecam Keras Sikap Satpol PP Kota Bogor
Bagi Bawaslu, menjaga kualitas Pemilu bukan semata kewajiban administratif, melainkan panggilan moral. Hal itu dilakukan demi memastikan proses demokrasi tetap menjunjung kedaulatan rakyat.
“Pengawasan Pemilu bukan hanya tugas Bawaslu, tetapi tugas kita semua sebagai warga negara yang mencintai demokrasi. Mari kita jaga Pemilu selanjutnya agar benar-benar menjadi sarana kedaulatan rakyat yang jujur dan adil,” pungkas Akhmad. (Mong)