Guru Besar FK Unpad juga mengecam, komunikasi publik Kemenkes yang tidak mencerminkan etika pejabat negara. Berbagai pernyataan spekulatif, tendensius, dan menyerang profesi secara menyeluruh dinilai memperburuk kepercayaan publik terhadap dokter dan lembaga pendidikan tinggi.
Dalam tuntutannya, mereka memohon kepada presiden untuk segera mengevaluasi kepemimpinan Kemenkes karena diduga telah melewati batas kewenangan sektoral, menjalankan kebijakan yang bertentangan dengan sistem akademik nasional.
Serta, menurut para guru besar, Kemenkes sudah mengabaikan prinsip etik, transparansi, dan kolaborasi dalam perumusan kebijakan publik.
Baca Juga:Keputusan Akhir Konvoi Persib dari Balai Kota ke Gedung Sate, Tak Salahi SE Cagar BudayaAlih Fungsi Lahan Jadi Penyebab Belasan Titik Longsor Terjadi di Lembang
Mereka juga meminta DPR menginisiasi Reformasi Kesehatan Nasional guna mengkaji secara serius dampak kebijakan Kemenkes terhadap sistem pendidikan dokter, tata kelola rumah sakit vertikal, serta hubungan lintas kementerian dan antar institusi negara.
“Pendidikan dokter adalah pengabdian berbasis nilai, bukan produksi tenaga kerja instan. Membangun kembali kolaborasi etis antara negara, universitas, rumah sakit, dan profesi demi keselamatan pasien dan keadilan kesehatan di masa depan,” pungkasnya.