Mari kita bandingkan. Sudah berapa banyak rakyat kecil yang dipenjara karena memalsukan ijazah demi mendapatkan pekerjaan? Berapa banyak pelamar CPNS, buruh pabrik, atau guru honorer yang dijerat hukum karena ijazah palsu? Lalu, apakah hukum yang sama juga berlaku bagi seorang mantan presiden? Ataukah hukum di negeri ini memang tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas?
Jika benar pemimpin tertinggi bangsa ini dapat lolos begitu saja tanpa verifikasi ketat, tanpa audit menyeluruh, dan tanpa transparansi, maka apa makna demokrasi yang selama ini kita banggakan? Apa gunanya pemilu jika syarat dasarnya saja bisa dilonggarkan? Apa arti hukum jika ia hanya tegas terhadap rakyat kecil, tetapi bungkam di hadapan penguasa? Dan apa makna kita menghafalkan Pancasila jika keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya menjadi slogan kosong di dinding sekolah?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak boleh dibiarkan lenyap. Harus terus kita suarakan. Karena jika kita diam, maka sejarah akan mencatat bahwa ketika kebenaran dipertaruhkan, kita memilih bungkam. Namun jika kita berani bersuara, berani bertanya, dan berani menuntut keadilan, maka siapa pun yang berusaha menyembunyikan kebenaran, cepat atau lambat, akan dipaksa untuk menghadapinya.
Baca Juga:Siap Meluncur, Infinix GT30 Pro Hadir dengan Tombol Gaming dan Desain RGB MenawanMenguak Modus Penipuan EWT Energy Investasi Tidak Masuk Akal
Kini, pertanyaannya: di pihak manakah Anda berdiri? Ini bukan soal suka atau tidak suka kepada Jokowi. Ini adalah soal kejujuran, keadilan, dan integritas pemimpin bangsa. Jika kita memilih diam, apakah itu berarti kita sedang membunuh masa depan bangsa dengan membiarkan kebohongan terus hidup?
Mari kita nantikan keputusan pengadilan. Semoga keputusannya benar-benar adil demi masa depan Indonesia.