Pihak oposisi kemungkinan besar akan merasa pendapat mereka terbukti benar, dan mungkin akan menuntut pembatalan atas seluruh kebijakan yang dibuat di masa lalu. Situasi politik dapat memanas melampaui apa pun yang pernah kita saksikan sebelumnya. Media sosial akan semakin gaduh, percakapan di lingkungan keluarga pun bisa terpecah. Bahkan di tingkat akar rumput, perbedaan pandangan berpotensi berubah menjadi konflik horizontal.
Sebab ini bukan lagi sekadar persoalan pilihan politik, melainkan persoalan kebenaran dan keadilan sebagaimana dipahami masing-masing pihak. Dan jangan remehkan dampaknya di mata dunia internasional. Kredibilitas Indonesia sebagai negara demokrasi bisa runtuh seketika. Masyarakat global akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang presiden dapat menduduki jabatan tertinggi dengan menggunakan dokumen akademik yang ternyata palsu?
Kepercayaan investor bisa goyah, dan negara-negara sahabat dapat mulai menjaga jarak. Reputasi bangsa akan tercoreng, dan akan memerlukan waktu yang sangat panjang untuk membangunnya kembali.
Baca Juga:Siap Meluncur, Infinix GT30 Pro Hadir dengan Tombol Gaming dan Desain RGB MenawanMenguak Modus Penipuan EWT Energy Investasi Tidak Masuk Akal
Perlu diingat, kita bukan hanya sedang menilai satu individu. Kita sedang diuji sebagai bangsa. Apakah kita memiliki keberanian untuk menegakkan keadilan meskipun menyakitkan? Ataukah kita akan memilih diam, menutup mata, dan membiarkan sejarah ditulis oleh kebohongan? Pilihan itu ada di tangan kita semua.
Apabila benar ijazah tersebut palsu, maka ini bukan semata-mata persoalan masa lalu. Ini bukan sekadar urusan sejarah atau satu nama yang sudah tidak lagi menjabat. Ini adalah soal masa depan bangsa. Tentang efek domino yang dapat mengguncang pilar-pilar kekuasaan, baik hari ini maupun di masa yang akan datang.
Perlu kita renungkan: selama dua periode kepemimpinan, seorang presiden tidak hanya mengendalikan roda pemerintahan. Ia juga membentuk Dewan Perwakilan Rakyat melalui koalisi, menyusun kabinet dari para loyalis, menetapkan proyek-proyek strategis nasional, bahkan turut menentukan arah suksesi kekuasaan. Jika fondasi dari semua itu ternyata rapuh, maka seluruh bangunan yang berdiri di atasnya pun berisiko runtuh.
DPR yang terpilih dan mendukung penuh berbagai program pemerintah saat itu dapat dipandang sebagai bagian dari sistem yang turut melanggengkan kepalsuan. Kabinet yang diangkat, kebijakan yang dikeluarkan, hingga penunjukan aparat hukum dan pejabat institusi negara—semuanya bisa dinilai tidak sah secara moral, dan bahkan secara hukum apabila terbukti terdapat kebohongan dalam proses pencalonan presiden.