Namun perlu ditegaskan, hingga saat ini belum ada satu pun putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi palsu. Semua yang beredar masih sebatas dugaan. Dalam negara hukum, seseorang tetap dianggap tidak bersalah sampai ada putusan hukum yang menyatakan sebaliknya.
Akan tetapi, apabila suatu hari nanti dugaan tersebut terbukti benar, maka persoalan ini tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran administrasi biasa. Ini berpotensi menjadi titik balik dalam sejarah bangsa—sebuah noda besar dalam demokrasi Indonesia yang akan dikenang sepanjang masa.
Jika pada akhirnya pengadilan memutuskan bahwa ijazah yang digunakan oleh Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai presiden adalah palsu, maka konsekuensinya sangat serius. Ini bukan sekadar skandal pribadi, melainkan ledakan hukum dan politik yang bisa mengguncang fondasi negara.
Baca Juga:Siap Meluncur, Infinix GT30 Pro Hadir dengan Tombol Gaming dan Desain RGB MenawanMenguak Modus Penipuan EWT Energy Investasi Tidak Masuk Akal
Pertama-tama, kita harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam ketentuan pasalnya disebutkan secara jelas bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan ijazah atau gelar akademik palsu untuk tujuan apapun—termasuk untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik—dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda hingga Rp500 juta.
Dan itu belum seluruhnya. Kasus ini juga dapat masuk ke dalam ranah Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat, yang menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja membuat atau memalsukan surat sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 6 tahun.
Sekarang bayangkan, jika seseorang memalsukan ijazah yang menjadi syarat utama untuk mendaftarkan diri sebagai calon presiden, lalu terpilih dan memimpin pemerintahan selama sepuluh tahun—bukankah hal tersebut merugikan seluruh rakyat Indonesia? Tidakkah kita merasa telah ditipu, jika ternyata dasar legalitas kekuasaan tersebut cacat sejak awal?
Lebih jauh lagi, apabila terbukti di pengadilan bahwa dokumen yang digunakan saat pendaftaran calon presiden adalah palsu, maka seluruh proses pencalonan itu secara hukum dapat dianggap batal demi hukum. Artinya, seluruh keputusan yang diambil selama masa jabatannya—baik pengangkatan pejabat, pengesahan undang-undang, hingga penandatanganan proyek-proyek nasional—bisa dipertanyakan keabsahannya.