JABAR EKSPRES – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop), Ferry Juliantono mengatakan, saat ini pemerintah menargetkan Koperasi Merah Putih (KMP) mulai beroperasi di seluruh wilayah Indonesia pada Oktober 2025.
Menurutnya, hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu.
“Presiden meminta agar KMP sudah berjalan pada bulan Oktober. Pembiayaan dan sarana pendukung lainnya harus sudah siap,” ujar Ferry usai kunjungan kerja di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Sabtu (10/5/2025).
Ferry menjelaskan, sebelum masuk tahap operasional, pembentukan administrasi 80.000 koperasi ditargetkan selesai pada Juli.
BACA JUGA: Tanpa Sentuh Dana APBD, Lahan Pemkab Bogor Disulap Jadi Sirkuit Motorcross
Setiap desa akan memiliki satu unit koperasi dengan enam fungsi utama yakni pembangunan kantor koperasi, unit simpan pinjam, apotek desa, klinik desa, gudang logistik, dan armada truk distribusi.
Menurut Ferry, fungsi-fungsi tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan dan persoalan nyata di masyarakat.
Salah satu contohnya adalah layanan simpan pinjam yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada pinjaman online dan rentenir.
“Kegiatan simpan pinjam ini akan menjadi alternatif agar masyarakat tidak terjebak lagi pada pinjol atau bank keliling,” jelasnya.
Di sisi lain, keberadaan gudang dan armada truk juga akan dimanfaatkan untuk distribusi kebutuhan pokok.
Presiden, kata Ferry, ingin masyarakat bisa turut berperan sebagai agen distribusi untuk barang-barang penting seperti pupuk dan gas elpiji.
Pemerintah pusat akan menyediakan gagasan dan anggaran, sementara pelaksanaannya dilakukan secara partisipatif di tingkat desa melalui mekanisme musyawarah.
BACA JUGA: Bupati dan DPRD Bogor Sepakati Perubahan Propemperda 2025 dan Evaluasi LKPJ 2024
“Negara hadir memberi arah dan dukungan, tapi teknis di lapangan akan digerakkan oleh desa,” kata Ferry.
Ia juga menyampaikan jika Presiden Prabowo sedang berupaya menciptakan sistem ekonomi baru yang lebih berpihak pada masyarakat. Menurutnya, selama ini sistem ekonomi nasional terlalu memberikan keuntungan besar kepada korporasi.
“Pak Presiden sedang mencari cara untuk mengubah sistem ekonomi agar tidak hanya menguntungkan kelompok besar atau korporasi. Kalau dibiarkan bisa jadi oligariki,” ucapnya.
