JABAR EKSPRES – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang adil, inklusif, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Hal itu ditegaskannya dalam Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tingkat Kota Bogor Tahun 2025 yang berlangsung di Lapangan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Jumat (2/5).
Dedie menyoroti bahwa penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga melibatkan sektor swasta dan masyarakat.
“Mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya tugas pemerintah saja, tetapi semua pihak harus terlibat, ikut serta, berkolaborasi, dan berpartisipasi,” ujarnya Jumat (2/5).
BACA JUGA: Pemerintah Genjot Pemerataan Akses Pendidikan Lewat Digitalisasi Pembelajaran
Tak hanya itu, Dedie juga menekankan pentingnya pendidikan yang berkeadilan dan tidak diskriminatif, sebagaimana telah disampaikan dalam pesan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.
Yakni, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili, dan sebab-sebab lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.
“Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat dalam diri setiap insan, baik sebagai pribadi maupun warga negara,” tutur Dedie saat menyampaikan pidato Mendikdasmen.
Dirinya mencontohkan, Kota Bogor akan terus mendorong penguatan program sekolah inklusi yang memungkinkan anak-anak berkebutuhan khusus atau difabel belajar berdampingan dengan siswa lainnya.
BACA JUGA: ‘Efisiensi’ Google Hapus Jutaan Aplikasi di Play Store, Games Paling Banyak Kena
“Pendidikan inklusif itu siapapun boleh ikut, tapi tentu harus ada kebutuhan yang dipenuhi, seperti guru pendamping atau treatment khusus yang disiapkan semua pihak agar pendidikan bisa adil dan tidak diskriminatif,” jelas dia.
Selain itu, Dedie juga menanggapi wacana program pendisiplinan berbasis militer untuk siswa yang terlibat dalam perilaku negatif seperti tawuran.
Dia menimbang, konsep tersebut bisa diterapkan dengan syarat ada kriteria yang jelas mengenai siapa yang layak masuk dalam program tersebut.
Ditegaskannya bahwa pendekatan disiplin seperti itu tidak boleh sembarangan dan harus tetap sesuai aturan.
