JABAR EKSPRES– Pemerintah terus mendorong digitalisasi pendidikan sebagai upaya mempercepat peningkatan kualitas belajar siswa di Indonesia.
Melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), salah satu sarana utama yang disalurkan adalah smart board atau papan belajar interaktif, yang kini mulai diperkenalkan di sejumlah sekolah dasar dan menengah.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menyampaikan jika program ini merupakan bagian dari empat agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto di sektor pendidikan.
Empat program itu meliputi rehabilitasi fisik sekolah, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kualifikasi guru, dan penanganan guru honorer.
BACA JUGA:Hardiknas, Adityawarman Tegaskan Pendidikan Harus Menjadi Hak yang Setara
“Salah satu penerima awal bantuan papan interaktif adalah SDIT Persis di Kabupaten Bandung,” ujar Atip usai menyaksikan langsung penggunaan papan pintar di sekolah tersebut, Jumat (2/5/2025).
Ia menambahkan, penggunaan smart board ini bukan hanya simbolis, melainkan bagian dari distribusi luas yang akan menyasar ribuan sekolah lainnya.
Menurut Atip, program digitalisasi ini dirancang untuk membantu penguatan kemampuan literasi dan numerik siswa secara menyenangkan dan interaktif.
“Skor PISA kita masih belum menggembirakan, jadi perlu ada penguatan. Salah satunya dengan teknologi seperti ini,” jelasnya.
BACA JUGA:Pemerintah Genjot Pemerataan Akses Pendidikan Lewat Digitalisasi Pembelajaran
Pemerintah pun menargetkan sekitar 18.000 sekolah sebagai penerima awal bantuan digitalisasi ini. Namun, pelaksanaan akan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan infrastruktur masing-masing daerah.
“Kami memperhatikan kesiapan jaringan internet dan listrik. Jangan sampai alat bantu seperti smart board tidak bekerja dengan baik,” tegasnya.
Ia menambahkan, digitalisasi ini juga disinergikan dengan program rehabilitasi fisik sekolah.
“Bapak Presiden tidak ingin ada fasilitas pendidikan yang tidak layak. Jadi, program digitalisasi ini berjalan berdampingan dengan perbaikan infrastruktur,” kata Atip.
Di Jawa Barat sendiri, berdasarkan data dari Dapodik, sekitar 40 persen sekolah masuk kategori memerlukan perbaikan, baik ringan, sedang, maupun berat.
BACA JUGA:Hardiknas 2025, Dedie Rachim Tegaskan Pendidikan Adil dan Inklusif
Program ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan kualitas pendidikan, khususnya di daerah yang selama ini kesulitan mengakses teknologi pembelajaran.
