JABAR EKSPRES – Wacana kontroversial mencuat dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang berniat menjadikan program Keluarga Berencana (KB), termasuk vasektomi sebagai syarat bagi warga untuk menerima bantuan sosial (bansos) dan beasiswa.
Ide ini sontak memicu perdebatan publik dan kini tengah “dikaji” oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
“Ya, ini kami sedang mempelajari ide itu. Semua ketentuannya sedang dikaji,” ujar Gus Ipul, sapaan akrab Mensos, di Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (30/4) kemarin.
Gus Ipul menilai program KB memang penting, tetapi menjadikannya prasyarat untuk mendapatkan bantuan negara bukan perkara sepele.
BACA JUGA: Guru Besar UPI Respon Rencana Pendidikan Militer Dedi Mulyadi
“Kalau bersyarat dengan itu (vasektomi), terus terang masih harus dipelajari lebih jauh,” kata dia.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi secara blak-blakan menyatakan bahwa keluarga yang ingin menerima beasiswa, bantuan kelahiran, hingga bantuan perumahan dari pemerintah, harus lebih dulu ikut program KB.
Bahkan, bagi pria vasektomi atau metode operasi pria (MOP) diusulkan jadi syarat tegas.
“Jangan sampai negara menjamin keluarga yang itu-itu terus. Yang lahiran dijamin, sekolah dijamin, perumahan juga dia, nanti uang negara mikul satu keluarga saja,” tegas Dedi.
Ia juga menyoroti fakta ironis di mana banyak keluarga prasejahtera yang justru memiliki banyak anak, bahkan menempuh persalinan dengan operasi sesar yang biayanya bisa mencapai Rp25 juta.
BACA JUGA: Respons Rencana Pendidikan Militer Dedi Mulyadi, Dewan Ini Sarankan Pendidikan Karakter di Ponpes
Menurutnya, program KB harus terintegrasi dalam sistem penyaluran bantuan agar lebih merata dan adil.
Gagasan ini menuai respons keras di masyarakat. Sebagian menilai langkah ini sebagai bentuk “pemaksaan steril” berkedok kebijakan sosial, sementara yang lain menganggapnya sebagai upaya berani untuk menyelamatkan APBN dari pemborosan akibat ketimpangan bantuan.
