JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berikan dukungan terkait penerapan program pendidikan militer bagi siswa nakal jenjang sekolah menengah atas (SMA), yang bakal diberlakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyebut, pemberian dukungan berkenaan dengan kewenangan jenjang SMA yang dipegang oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Sehingga, pihaknya hanya tinggal menjalankan instruksi tersebut.
“Kita hanya mendukung. Kan SMA ‘mah ada di bawah kemenangan Disdik Provinsi. Ini untuk anak SMA kan, anak SMA itu ada di bawah kewenangan provinsi,” kata Farhan kepada awak media, Selasa (29/4/2025).
BACA JUGA:KDM Tegaskan Pendidikan Militer Anak Nakal Tetap Izin Ortu dan Bukan Pola Perang
Disinggung soal apakah bakal dilaksanakan juga di jenjang sekolah menengah pertama (SMP), diakui Farhan, penilaian maupun rancangan akan terlebih dahulu dilakukan pihaknya.
“Kalau untuk anak SMP, itu saya mesti review terlebih dahulu,” ujar Farhan.
Lebih jauh, Farhan juga bakal segera menerapkan soal aturan terkait larangan siswa membawa gawai ke ruangan kelas. Ketetapan larangan tersebut bakal dilakukan setelah pihaknya selesai melakukan analisis terkait aturan ini.
BACA JUGA:Wacana Wajib Militer, Begini Respons Komisi V DPRD Jabar!
“Saya setuju. Jadi, handphone tidak boleh dibawa ke dalam ruang kelas itu pasti. Tapi kita kalau bikin aturan, kita analisis dulu, jajaki dulu kemungkinannya seperti apa,” ucapnya.
“Masih banyak pertanyaan Kalau handphone gak boleh bagaimana dengan mengerjakan tugas soal yang harus secara online. Kita mesti bisa jawab dengan bijaksana juga,” tambahnya.
Sebelumnya, KDM bertekad untuk menerapkan kebijakan barunya di dunia pendidikan. Yakni mengangkut anak-anak nakal untuk dibina di barak militer.
Dirinya menegaskan, pendidikan militer yang dimaksud bukan pola pendidikan perang dan tetap melalui persetujuan orang tua. Ia menguraikan, kebijakan itu akan diambil atas dasar keresahan kondisi remaja atau anak-anak saat ini. (Dam)
