JABAR EKSPRES – Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof. Muradi turut merespon terkait ancaman yang diterima Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Menurutnya itu lebih kepada aksi kejengkelan pihak yang dirugikan dari kebijakan out of the box Gubernur.
Prof. Muradi menguraikan, secara teoritik pola kejahatan politik yang terjadi di Indonesia itu tidak demikian atau melempar ancaman yang kemudian ada tindakan.
“Polanya itu biasanya tindakan dulu baru declare,” cetusnya, Kamis (24/4).
Pola itu contohnya pada kejadian penyiaraman air keras yang dialami Novel Baswedan.
“Jadi ada aksi penyiraman dulu baru kemudian ada klaim,” sambungnya.
Menurut Prof Muradi, ancaman itu merupakan buntut dari berbagai kebijakan yang telah dilakukan Gubernur Dedi Mulyadi.
BACA JUGA: Jangan Dilepas, Ini Fungsi Penting Pelindung Knalpot Sepeda Motor
Setelah menjabat, Dedi Mulyadi banyak mengambil langkah yang bisa dibilang out of the box. Misalnya pembongkaran wahana wisata Hibisc di Puncak Bogor, hingga pembongkaran bangunan di area sungai di Bekasi.
Lalu berbagai kebijakan itu bisa dibilang mengganggu sebagian orang atau kelompok tertentu. Kemudian orang yang “jengkel” terkait kebijakan tersebut kemudian melampiaskan dalam narasi ancaman.
“Itu wajar dalam konteks politik, kebijakan tidak selalu diterima semua pihak,” terangnya.
Menurut Prof Muradi, sebenarnya ancaman itu bisa juga ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian, petugas bisa melacak akun yang menyebarkan ancaman tersebut. Sehingga nanti bisa memberikan titik terang.
“Paling tidak mengetahui latar belakang atau motif dari ancaman tersebut,” sambungnya.
Prof Muradi juga menyarankan agar Dedi Mulyadi juga tidak perlu terlalu khawatir. “Jadi tidak perlu dispelekan, tapi juga tidak perlu ditanggai terlalu serius,” bebernya.
BACA JUGA: Lahan Strategis, Dedi Mulyadi Duga Ada Pihak Berkepentingan di Balik Sengketa Lahan SMAN 1 Bandung
Menurut Prof Muradi aksi ancaman itu juga bukan bagian dari manuver lawan politik, karena dari sisi waktu masih terbilang cukup lama untuk menuju 2029.
“Ini kan baru sekitar 100 hari kerja, masih lama juga menuju 2029. Apalagi Presiden juga satu partai dengan KDM, itu lebih efek kejengkelan dari kebijakan yang diambil Pak KDM saja,” tutupnya.(son)
