JABAR EKSPRES – Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof. Muradi turut merespon terkait ancaman yang diterima Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Menurutnya itu lebih kepada aksi kejengkelan pihak yang dirugikan dari kebijakan out of the box Gubernur.
Prof. Muradi menguraikan, secara teoritik pola kejahatan politik yang terjadi di Indonesia itu tidak demikian atau melempar ancaman yang kemudian ada tindakan.
“Polanya itu biasanya tindakan dulu baru declare,” cetusnya, Kamis (24/4).
Pola itu contohnya pada kejadian penyiaraman air keras yang dialami Novel Baswedan.
“Jadi ada aksi penyiraman dulu baru kemudian ada klaim,” sambungnya.
Baca Juga:Bupati Bandung Harap Panen Raya Jagung di Arjasari Dukung Swasembada Pangan NasionalNilai Tukar Rupiah Diperkirakan Stabil, BI Yakini Inflasi Bisa Terkendali
Lalu berbagai kebijakan itu bisa dibilang mengganggu sebagian orang atau kelompok tertentu. Kemudian orang yang “jengkel” terkait kebijakan tersebut kemudian melampiaskan dalam narasi ancaman.
“Itu wajar dalam konteks politik, kebijakan tidak selalu diterima semua pihak,” terangnya.
Menurut Prof Muradi, sebenarnya ancaman itu bisa juga ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian, petugas bisa melacak akun yang menyebarkan ancaman tersebut. Sehingga nanti bisa memberikan titik terang.
“Paling tidak mengetahui latar belakang atau motif dari ancaman tersebut,” sambungnya.
“Ini kan baru sekitar 100 hari kerja, masih lama juga menuju 2029. Apalagi Presiden juga satu partai dengan KDM, itu lebih efek kejengkelan dari kebijakan yang diambil Pak KDM saja,” tutupnya.(son)