JABAR EKSPRES – Anggota Komisi V DPRD Jabar Zaini Shofari turut menyayangkan terkait polemik sengketa lahan SMAN 1 Bandung. Menurutnya, Dinas Pendidikan (Disdik) harus segera merapatkan barisan agar kejadian serupa tak terulang.
Politikus PPP itu menuturkan, bisa jadi saat kasus itu mencuat Disdik Jabar banyak disibukkan berbagai urusan. Sehingga sengketa itu hasilnya kurang seperti yang diharapkan.
Kala itu, Kepala Dinas definitif mendapat tugas sebagai Pj Kepala Daerah di Cirebon. “PLH-nya juga mengurusi keseharian, lalu disibukan juga menerjemahkan masalah penahanan ijazah termasuk study tour,” katanya, Senin (21/4).
Buntutnya, kasus SMAN 1 Bandung itu kurang terkoordinasikan dengan baik. “Tiba-tiba kasus sudah di persidangan. Dan sekarang putusannya malah dimenangkan PLK,” tuturnya.
BACA JUGA:Tuntut Keputusan PTUN Dibatalkan! Siswa SMAN 1 Bandung Gelar Aksi Save SMANSA!
Zaini menegaskan, kejadian itu harapanya jadi pembelajaran. Disdik harus segera merapatkan barisan. Karena jika dikoordinasikan dengan baik maka hal itu bisa terulang.
Karena sebanyak 228 sekolah yang menjadi aset Pemerintah Provinsi Jabar masih berstatus numpang atau berdiri di atas tanah milik pihak lain. Mulai dari tanah desa, hingga milik TNI.
Data itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait keuangan Pemprov tahun anggaran 2023. Rinciannya, 111 SMAN, 86 SMKN, dan 31 SLBN.
Di Kota Bandung misalnya, setidaknya ada 3 bangunan aset Pemprov yang numpang di tanah milik pihak lain. Di antaranya, SLBN A Padjajaran yang berdiri di tanah Kementerian Sosial.
BACA JUGA:Tanggapi Putusan PTUN soal Sengketa Lahan SMANSA Kota Bandung, Biro Hukum Jabar: Ajukan Banding!
Lalu SMAN 14 Bandung yang berdiri di tanah milik TNI AD. Demikian juga SLB B Sukapura yang berdiri di tanah milik TNI AD.
Dalam kesempatan itu, Zaini juga lebih mengkhawatirkan kondisi para siswa SMAN 1 Bandung. “Selain soal pelajaran, mereka juga tengah persiapan berbagai kegiatan. Kalau psikisnya terganggu, mereka akan terbebani,” tuturnya.(son)
