Hasil Efisiensi Anggaran, Pemkot Banjar Alokasikan Rp15,3 Miliar ke 7 Program Prioritas

JABAR EKSPRES, – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar berhasil mengoptimalkan efisiensi anggaran di seluruh dinas hingga menghemat dana sebesar Rp15,3 miliar. Dana tersebut kemudian dialihkan ke tujuh program prioritas yang akan menjadi fokus pembangunan tahun 2025. Langkah ini diambil untuk mempercepat pencapaian visi-misi kepala daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris Daerah Kota Banjar, Soni Harison, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), menjelaskan bahwa efisiensi dilakukan melalui penajaman alokasi belanja tidak langsung, seperti pengurangan anggaran perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan operasional lain yang dinilai kurang mendesak.

“Penghematan ini bukan berarti memangkas hak masyarakat, melainkan memastikan setiap rupiah dialirkan ke program yang berdampak langsung pada kesejahteraan,” tegas Soni, Kamis (17/4/2025).

BACA JUGA:Pemkot Banjar Efisiensi Anggaran Rp15,3 Miliar untuk Tujuh Program Prioritas

Dari total Rp15,3 miliar, realokasi anggaran dibagi ke tujuh sektor strategis Pendidikan sebesar 20 persen, Kesehatan dialokasikan 22 persen, Infrastruktur dan sanitasi sebesar 35 persen, Penanganan inflasi, Stabilitas harga pangan, dan Cadangan pangan 10 persen, terakhir Program penunjang kesejahteraan 13 persen.

Soni menekankan bahwa prioritas utama realokasi ini adalah menyentuh kebutuhan dasar warga. Seperti sektor infrastruktur. Sementara di bidang pangan, Pemkot akan memperkuat kerja sama dengan petani untuk menekan inflasi.

BACA JUGA:Kedudukan dan Implikasi Surat Edaran Mendagri soal Efisiensi Anggaran Jadi Perhatian 

“Contoh konkretnya, penghematan dari perjalanan dinas pejabat bisa dialihkan untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Soni.

Selain itu kata dia, langkah ini merupakan bagian dari optimalisasi pengelolaan keuangan daerah untuk menyelaraskan program strategis nasional dan lokal, termasuk Asta Cita Presiden, Jabar Istimewa, dan Berdaya Masagi.

“Ini bukan sekadar penghematan, tapi upaya menyinkronkan kebijakan daerah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya. (CEP)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan