JABAR EKSPRES – Wali Kota Bandung terpilih, Muhammad Farhan menanggapi soal langkah yang bakal diambil guna mengefektifkan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung di masa kepemimpinannya.
Menurutnya, efisiensi anggaran Kota Kembang bakal menyesuaikan dengan instruksi yang diberikan oleh Gubernur terpilih Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
“Jadi semua efisiensi ini itu ikut arahan dari gubernur dan kita akan saling menyesuaikan. Jadi gak mungkin efisiensi ngarang sorangan,” ujar Farhan, di Balai Kota Bandung, Rabu (12/2/2025).
BACA JUGA:Efisiensi Anggaran Dorong Investasi, Infrastruktur di Jabar Akan Bergeliat?
Farhan mengaku, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan orang nomor 1 di Jawa Barat tersebut. Nantinya, penghematan hanya bakal menyasar anggaran belanja bukan mengurangi kesejahteraan sumber daya manusia (SDM).
“Jadi sekarang hasil rapat semalam dengan Pak Dedi Mulyadi semuanya dikebut, semuanya dihemat. Jadi kan prinsipnya gini, penghematannya untuk mengurangi belanja tapi bukan untuk mengurangi kesejahteraan sumber daya manusia,” kata dia.
Disinggung soal kebijakan apa yang bakal terdampak berkenaan dengan efisiensi anggaran, kata dia, yang paling pasti yakni terkait perjalanan dinas ke luar negeri.
Namun disisi lain, Farhan mengungkapkan, pihaknya bakal melakukan kajian secara menyeluruh perihal hal-hal apa saja yang masuk skala prioritas pengefisiensian anggaran Kota Bandung.
BACA JUGA:Menteri Rosan Jamin Efisiensi Anggaran Tidak Ganggu Target Investasi
“Yang paling memungkin perjalanan dinas ke luar negeri. Sudah dianalisis sekarang permintaan perjalanan luar negeri yang akan dipenuhi apa, yang tidak akan dipenuhi apa,” ucapnya.
“Semua Jadi itu akan berdampak, kemudian juga kajian dan lain-lain yang kita lihat nanti lah Karena kita lagi butuh kajian banyak ya. Tapi nanti kita akan bikin prioritas mana kajian yang perlu, mana kajian yang tidak perlu,” tambahnya.
Untuk tenggat waktu sendiri, lewat surat edaran resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pengefiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah harus rampung pada bulan Juli 2025 mendatang.
Maka dari itu, diakui Farhan, pihaknya tengah mempercepat guna perampungan hal tersebut. “Kalau masalah RPJMD dan penyesuaian APBD itu sudah keluar surat edaran dari Kementerian Daam Negeri, itu mesti dipercepat, harus sudah selesai pada bulan Juli,” pungkasnya. (Dam)
