JABAR EKSPRES – Anggota Komisi V DPRD Jabar Aten Munajat menyayangkan masih menjamurnya Pekerja Seks Komersial (PSK) di Jabar. Hal itu, merupakan fenomena krisis sosial dan moral di masyarakat.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menuturkan, maraknya lokasi mangkal PSK itu perlu menjadi perhatian serius.
“Itu krisis moral dan sosial yang serius. Dalam Islam, zina diharamkan karena merusak individu dan masyarakat,” cetusnya.
Menurut Aten, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menumpas permasalahan itu, di antaranya adalah butuh penguatan pendidikan moral dan agama.
BACA JUGA: Komisi III DPRD Kota Banjar Akan Minta Penjelasan Soal DAU Disdik dalam Rapat Kerja
“Itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya zina melalui pendidikan,” cetusnya.
Berikutnya adalah membangun pemberdayaan ekonomi yang kuat. Hal itu untuk memberikan alternatif pekerjaan halal bagi PSK melalui pelatihan dan UMKM.
Langkah yang tak kalah penting adalah penegakan hukum, artinya pengawasan dan penindakan terhadap praktek prostitusi perlu digencarkan untuk meminimalisir peredaran.
Dan yang tak kalah penting adalah upaya rehabilitasi. “Itu untuk membantu mantan PSK dengan bimbingan keagamaan dan keterampilan kerja,” paparnya.
Sebelumnya, Jawa Barat jadi provinsi dengan lokasi Pekerja Seks Komersial (PSK) terbanyak, sebaran terbanyak ada di Kabupaten Bekasi.
Hal tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), dalam survei yang dilakukan 2024 mencatat lokasi PSK ada di di 79 titik di Jawa Barat.
Angka itu menunjukkan tertinggi jika dibanding provinsi lain, misalnya Jawa Timur dengan 70 lokasi, Jawa Tengah dengan 55 lokasi, Sumatera Utara dengan 37 lokasi, maupun Kalimantan Timur dengan 28 lokasi.(son)
