JABAR EKSPRES – Komisi IV DPRD Jabar turut menggalang dukungan ke DPR RI untuk pembangunan infrastruktur di Jabar. Salah satunya pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
Ketua Komisi IV DPRD Jabar Rizaldy Priambodo menuturkan, masih banyak persoalan infrastruktur di Jabar yang perlu dituntaskan.
Di antaranya, persoalan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan saluran irigasi diwilayah pesawahan, infrastruktur jalan yang rusak, abrasi laut dipesisir pantai Karawang.
Baca Juga:PTPN Batulawang Klaim Bangunan Ilegal Didirikan di Lahan PemerintahAntusiasme Warga Tinggi, Pemkot Cimahi Evaluasi Pemeriksaan Gratis di Puskesmas
Hingga persoalan dengan operasional Bandara Internasional Kertajati (BIJB) yang hingga kini belum optimal bahkan cenderung menurun okupansinya.
Berbagai masalah itu tentu hasil aspirasi yang ditampung para wakil rakyat, dan penuntasannya tidak cukup jika sekedar mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Artinya butuh juga sentuhan dari pemerintah pusat. Karena itulah, dukungan dari para wakil rakyat yang ada di tingkat pusat juga diperlukan.
Agar berbagai isu infrastruktur di Jabar itu bisa jadi prioritas. “Khususnya Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur. Jadi agar dapat lebih memperhatikan permasalahan yang dihadapi Jabar,” terangnya.
Khusus pada BIJB Kertajati misalnya, bandara itu sebenarnya mendapat limpahan strategis setelah ada kebijakan peralihan penerbangan dari Bandara Husein. Tapi nyatanya sampai saat ini juga belum begitu memuaskan.
Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar sempat mencatat bahwa kunjungan wisatawan mancanegara ke Jabar selama 2024 tercatat di angka 10.309 orang. Angka itu naik jika dibanding 2023 yang masih di 3.221.
Tapi jika dibandingkan kondisi sebelum Covid – 19 atau era penerbangan masih melalui Bandara Husein, jumlahnya masih jauh. Kala itu di 2019 tercatat perjalanan wisatawan mancanegara tembus 157.833 orang.
Baca Juga:Efisiensi APBD 2025, Pemkot Cimahi Tunggu Arahan Besaran Pemangkasan AnggaranPolresta Bandung Gelar Operasi Keselamatan 2025, Fokus Edukasi dan Penegakan Hukum Lalu Lintas
Karena itulah, kebijakan strategis dan dukungan infrastruktur penunjang menuju BIJB Kertajati masih diperlukan.(son)