JABAR EKSPRES – Ribuan guru honor di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengecam proses perekrutan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai kian karut-marut.
Berdasarkan data dari Forum Guru Honor Kabupaten Bandung Barat, setidaknya ada 1.933 guru honor di Kabupaten Bandung Barat tak lolos PPPK.
Padahal guru honorer lahir dari situasi krisis. Akan tetapi peran mereka seakan dikerdilkan jika menilik upah mereka yang sangat rendah.
Baca Juga:Meningkatnya Aksi Kriminal, DPR Minta Kemenpar Evaluasi Pariwisata di BaliDirut BRI Optimis UMKM EXPO(RT) 2025 Mampu Wujudkan Astacita Pemerintah
Apalagi jika melihat porsi ketersediaan guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) terutama di sekolah negeri masih kurang.
Terutama agar kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan. Alhasil, pengelola sekolah merekrut guru honorer. Meski menjadi penyelamat di kala krisis, peran guru honorer seakan dipandang sebelah mata.
Lebih lanjut ia mengatakan, sejauh ini support dari Pemkab Bandung Barat terhadap para guru honor selama ini telah maksimal. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu perbaikan salah satunya terkait pendataan.
“Kami sudah mendatangi DPRD, beberapa waktu lalu dikumpulkan, contohnya, BKPSDM memberikan data sementara Disdik masih bengong (bingung). Nah itukan terjadi miskomunikasi makanya kita luruskan termasuk dengan penganggaran,” katanya.
“Orang DPRD sudah paham anggarannya dari mana, masa PPK-nya Disdik dan BKPSDM Tidak bisa menjelaskan jadi kita hanya meluruskan saja. Kalau duduk bareng kan kita enak dan jelas,” imbuhnya.