BACA JUGA: Apakah PPPK Paruh Waktu Mendapatkan NIP dan Gaji ke-1? Ini Regulasinya
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD KBB, Nur Djulaeha mengatakan, kedatangan para guru honor itu hanya ingin meminta kejelasan terkait status kepegawaian mereka.
“Jadi yang telah ikut seleksi PPPK itu sekarang posisinya sudah aman, karena telah masuk dalam database Badan Kepegawaian Nasional (BKN),” kata Nur.
Ia menegaskan, pihaknya akan berupaya maksimal memperjuangkan nasib para guru honor tersebut. Terlebih, peran mereka dalam pendidikan sangat vital.
“Kita miris kalau mendengar upah yang diterima mereka perbulan hanya Rp300-400 ribu. Itu sebenarnya yang harus menjadi catatan pemerintah,” tandasnya. (Wit)
