JABAR EKSPRES – DPRD Kota Bogor saat ini tengah melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025 yang nantinya akan dijadikan landasan dalam pembahasan APBD 2025.
Dalam pembahasan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk menyiapkan skema pembiayaan untuk program makanan bergizi untuk anak-anak.
“Karena ini merupakan program utama dari pemerintah pusat dan di pusat juga sedang disiapkan transisinya, maka, kami meminta Pemkot Bogor melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) dan beberapa dinas lainnya untuk menyiapkan skema melalui APBD,” kata Jenal Mutaqin dikutip Senin, 5 Agustus 2024.
BACA JUGA; Hadiri Jambore Apdesi, Ketua DPRD Rudy Susmanto Gagas Program Satu Desa Satu Sarjana
Meski masih belum ada landasan hukum dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait penyusunan APBD 2025, Jenal menyampaikan, bahwa Pemkot Bogor minimal harus sudah membunyikan program tersebut didalam KUA-PPAS 2025.
Sebab, sambung dia, berdasarkan informasi yang diterima, DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memasukkan program tersebut kedalam APBD Provinsi Jawa Barat 2025.
“Jadi saat Permendagri nanti turun, kita tinggal masukkan saja angkanya. Sehingga program makanan bergizi bisa dijalankan di Kota Bogor,” terang JM sapaanya.
Terpisah, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor, Said Muhamad Mohan menambahkan, berdasarkan hasil rapat sementara antara DPRD Kota Bogor dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, diketahui Dinkes Kota Bogor sudah memiliki program yang serupa dengan program makanan bergizi besutan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Mohan mengungkapkan, program yang disusun oleh Dinkes Kota Bogor tersebut merupakan bagian dari program pengentasan stunting di Kota Bogor yang menyasar ibu-ibu hamil dan anak-anak dengan gejala stunting.
“Kita tahu di pusat sudah dibunyikan APBN Rp71 triliun dan itu tidak akan mampu meng-cover semuanya. Jadi program yang ada Dinkes ini bisa menjadi landasan juga, minimal judulnya sudah ada,” tuturnya.
Politisi Gerindra itu mengaku, kaitan itu tinggal menunggu jawaban dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, apakah sudah ada program tersebut didalam penyusunan KUA-PPAS 2025.
