Bey Machmudin: Landasan Perencanaan Pembangunan Jabar 20 Tahun ke Depan

Bey Machmudin: Landasan Perencanaan Pembangunan Jabar 20 Tahun ke Depan
Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Penyusunan RPJPD Tahun 2025 - 2045 dan RKPD Tahun 2025 di Trans Luxury Hotel Bandung, Senin 22/4/2024.
0 Komentar

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun 0,87 poin menjadi 7,44 persen dibandingkan tahun 2022.

Kemudian persentase tingkat kemiskinan turun dari 8,06 persen pada tahun 2022 menjadi 7,62 persen.

Ketimpangan pendapatan atau gini rasio menjadi 0,425 poin dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,417 poin.

PDRB per kapita meningkat menjadi Rp52,65 juta dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp49,14 juta.

Baca Juga:Bey Machmudin Ingin Sumedang Kembali Menjadi Paradijs van JavaSekda Jabar: Penyusunan RPJPD 2025 – 2045 Jadi Pertaruhan Jabar

Di samping itu terdapat isu besar lain yang membersamai pembangunan, khususnya di tahun 2025 antara lain RPD 2024-2026 (masa transisi), UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Daerah, transisi tahun politik serta kondisi ekonomi yang tidak menentu yang dipengaruhi ekonomi global dan nasional.

“Maka tema pembangunan Jawa Barat 2025 adalah pemerataan pembangunan untuk mendukung kemajuan masyarakat Jawa Barat,” ungkapnya.

Selanjutnya, Bey Machmudin memaparkan target indikator makro Jabar tahun 2025 yang diharapkan dapat dicapai.

IPM ditargetkan mampu mencapai 74,39 poin, Laju Pertumbuhan Ekonomi antara 4,96 persen hingga 5,37 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antara 6,42 persen hingga 6,99 persen, persentase penduduk miskin antara 5,85 persen hingga 6,46 persen.

Kemudian Indeks Gini Rasio 0,419 hingga 0,425 poin dan pendapatan per kapita ditargetkan mencapai Rp57,14 juta.

“Semoga musrenbang ini menjadi wadah berharga untuk menjaring masukan demi menyempurnakan RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025 agar menjadi pedoman yang berkualitas dan terimplementasi dengan baik,” harap Bey.

Birokrasi berdampak

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menekankan soal birokrasi berdampak. Artinya, proses birokrasi harus mempunyai efek yang dapat dirasakan dampaknya bagi pembangunan yang lebih berkemajuan.

Baca Juga:Kesiapan SPKLU PLN Diapresiasi Pemudik, Semua Lancar dan Banyak Fasilitas Pendukungnya!Sejarah dan Kata-kata Hari Bumi untuk Keterangan Media Sosial

“Kita tidak boleh lagi terjebak ditumpukan kertas, tapi harus sampai kepada produktivitas,” kata Azwar Anas.

“Presiden berharap birokrasi ini lincah karena banyak pekerjaan kita yang mestinya dikerjakan satu tiga langkah, tapi hari ini sampai enam langkah,” tambahnya.

0 Komentar