BANDUNG, JABAR EKSPRES – Di tengah lonjakan Demam Berdarah Dengue (DBD) yang hingga Maret menyentuh angka 2.215 kasus, Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, Aries Supriyatna, soroti sistem penyelenggaraan kesehatan di Kota Kembang.
Aries menyoroti soal sistem surveilans Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terkait pengantisipasian penyebaran penyakit DBD. Menurutnya, hal seperti ini sepatutnya tak terjadi.
“Ini harus mendapatkan perhatian khusus, Seharusnya ini tidak terjadi seperti ini,” kata Aries, Minggu (31/3).
Baca Juga:Bambang Hidayah Mendapatkan Kejutan dari Milenial Kota BanjarTersisa 11 Titik Rawan PPKS di Kota Bandung
Menurutnya, Pemkot Bandung seharusnya bisa melakukan deteksi awal terkait penyebaran penyakit DBD. Dengan melonjaknya kasus ini, dirinya mempertanyakan sistem penyelenggaran kesehatan di Kota Bandung.
“Dengan situasi seperti saat ini, muncul pertanyaan dari kita semua, bagaimana sistem penyelenggaraan kesehatan dari Pemerintah Kota Bandung. Seharusnya pemerintah melakukan deteksi awal, adanya kemungkinan penyebaran DBD,” ucapnya.
Terlebih, terdapat temuan akan sulitnya masyarakat mendapat penangan Rumah Sakit, dikarenakan banyaknya warga yang terjangkit penyakit ini.
“Awalnya ditangani di IGD, karena kamar untuk rawat inap penuh, pasien disuruh mencari rumah sakit yang lain. Nah, ini kan menjadi sebuah masalah bagi baru, warga harus mencari-cari rumah sakit yang lain. Sampai di rumah sakit yang ketiga baru dapat kamar untuk rawat inap,” paparnya.
Dirinya mendorong agar Pemkot Bandung, yakni Dinas Kesehatan untuk segera mencari formula guna menekan kasus penyebaran DBD.
Selain itu, dirinya meminta agar pihak terkait bisa segera membenahi sistem penyelenggaran kesehatan. Terlebih, kasus DBD merupakan masalah lama yang sampai saat ini belum bisa dilakukan pengantisipasian secara baik.
“Penyakit DBD ini sudah ada sejak lama, dan terjadi berulang kali, terkait dengan musim biasanya. Tapi kita hingga saat ini bisa melakukan antisipasi hal ini dengan baik,” pungkasnya. (Dam)