JABAR EKSPRES – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat Ummi Wahyuni menanggapi adanya dugaan aparat yang masuk dalam Group WhatsApp Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di beberapa Kota Kabupaten di Jawa Barat.
Menurutnya pihaknya tidak menampik adanya kejadian tersebut dan mengklaim hanya beberapa kecamatan yang tergabung dengan aparat penegak hukum.
“Tapi ini kan kita harus tau juga kenapa di buat grup ini dan kita tanya hasil dari koordinasi kita dengan teman-temen ini hanya untuk komunikasi KPPS dan tidak ada informasi apapun yang diluar itu,” jelasnya.
Baca Juga:Stasiun Tegalluar Berdiri Megah dan Nyaman, Namun Akses Jalan Menuju Kereta Cepat Whoosh MemprihatinkanPKS Dorong Atang Trisnanto Maju di Pilwalkot Bogor
Adapun kata dia, untuk menindaklanjuti kejadian ini, pihaknya meminta agar KPPS dan PPS segera melaporkan tertulis untuk menyikapinya kepada Pemerintah di setiap daerahnya.
“Saya belum karena setiap daerah pasti beda karena makanya kita minta kepada teman-teman untuk melaporkan tertulis agar kami menyikapinya tidak salah,” sebutnya.
Menurut Ummi adanya aparat penegak hukum masuk dalam group whatsapp pada prinsipnya hanya sebuah bentuk komunikasi untuk memudahkan pekerjaan dan itu tidak dilarang.
“Misal di kabupaten kota ada punya grup ketua penyelenggara dengan semua forkopimda gitu ya, nah ini kan tidak menjadi sebuah permasalahan karena kaitannya untuk koordinasi gitu tidak ada ini,” tuturnya
“Nah mungkin ini di level PPS mereka mengajak nih bhabinkamtibmas untuk memudahkan komunikasi cuman sekarang kan ini melibatkan KPPS kalau sifatnya koordinasi kalau sifatnya untuk komunikasi memudahkan segala informasi tersampaikan gitu,” tambahnya.