JABAR EKSPRES – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan anggaran bantuan sosial (bansos) yang berasal dari APBN telah melalui mekanisme persetujuan di DPR.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi usai menghadiri Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2).
“Itu semuanya, sekali lagi kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, pemerintahan kita nggak seperti itu,” kata Jokowi, Jumat (2/2), dikutip dari Antara News.
Jokowi menyatakan hal tersebut ketika menjawab isu politisasi bansos, yang disebut-sebut sebagai alat politik untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024.
BACA JUGA: MENUJU SEMIFINAL! Indonesia Berjuang Melawan Jepang di AFC eAsian Cup Qatar Malam Ini
Melansir dari Antara News, pada tanggal 29 Januari lalu, pemerintah mengumumkan rencana penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) kepada 18,8 juta penduduk miskin.
Jokowi menyebut rencana penyaluran BLT itu merupakan respons pemerintah atas kenaikan harga beras hampir di seluruh negara di dunia, bukan hanya di Indonesia.
“Oleh karena itu, kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah,” tutur Jokowi.
Presiden menjelaskan, penyaluran berbagai bansos seperti bantuan pangan beras dan BLT El Nino dilakukan untuk merespons kemarau panjang. Hal ini juga telah dijalankan pemerintah sejak September 2023, dengan tujuan memperkuat daya beli masyarakat.
BACA JUGA: Ini Pesan Pj Ida Kepada Para Caleg se-Kota Banjar
Presiden juga menanggapi dengan santai isu politisasi bansos yang dikaitkan dengan pemilu mendatang.
“Oh udah dari dulu. Ini ‘kan sudah dari September,” kata Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan jumlah anggaran bansos pada APBN 2024 mencapai Rp496 triliun, atau naik Rp20 triliun dari anggaran bansos pada tahun 2023 sebesar Rp476 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi dari anggaran untuk bansos itu akan terus dimonitor dan menyesuaikan perkembangan kondisi yang ada.
Ia menegaskan, bansos merupakan program yang memang sudah dianggarkan dalam APBN.
BACA JUGA: Populer di Pasar Saham, Ketahui Keuntungan dan Risiko Bitcoin!
