JABAR EKSPRES – Dalam upaya mengambangkan Sub Wilayah Kota (SWK) yang diproyeksikan sebagai Pusat Pelayanan Kota (PPK) sejatinya justru malah menimbulkan masalah baru. Pembangunan yang dilakukan secara sporadis dan tak teratur, menyebabkan potensi bencana yang bakal melanda kawasan tersebut semakin tinggi.
SWK Gedebage yang diproyeksikan sebagai PPK dengan mengusung tema modern yakni Technopolis, menyebabkan ikut berkembangnya wilayah di seputaran kawasan tersebut.
Ujungberung jadi salah satu kawasan yang kini ikut berkembangan dan menjadi wilayah Sundapolis, yang mana daerah tersebut diproyeksikan menjadi pusat pelestarian kebudayaan di Kota Bandung.
BACA JUGA: Pemkot Bandung Akui Ujungberung jadi Wilayah Rawan Bencana
Namun masifnya pembangunan di wilayah tersebut tak dibarengi dengan penerapan regulasi yang jelas. Pasalnya, dampak tersebut malah menimbulkan masalah baru yakni potensi bencana yang semakin tinggi.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan menuturkan, Pemerintah Kota Bandung harus menerapkan regulasi yang jelas terkait pembangunan di wilayah tersebut.
“Pemkot harus mengevaluasi terkait rencana tersebut. Ini kan mengacunya kepada RTRW yang mana pembangunan ini harus dibarengi dengan regulasi yang jelas agar pembangunan yang masif dilakukan gak sembarangan,” kata Cecep kepada Jabar Ekspres beberapa waktu lalu.
Menurutnya, hal tersebut bisa dilakukan melalui proses ketatnya pemberian izin. Langkah tersebut guna mengurangi potensi pelanggaran akan pembangunan yang dilakukan.
“Bisa melalui izin yang diperketat. amdalnya dikaji dulu, berpangaruh besar gak terhadap lingkungan, RDTR nya sesuai gak, kan bisa mulai dari situ,” ujarnya.
BACA JUGA: Warga Ungkap Kerap Terjadi Banjir Tiap Diguyur Hujan Deras
Menurut Cecep, jangan sampai Pemkot Bandung memaksakan program yang kedepan bakal merugikan masyarakat. Dirinya meminta agar pemkot bisa mengkaji ulang perihal realisasi tersebut.
“Dari peristiwa yang ada harusnya Pemkot udah tau, misal banjir sering terjadi karena apa. Pemkot harus gentle, apabila upaya tersebut malah menimbulkan masalah, buka lagi aja, kaji lagi, evaluasi lagi,” ungkapnya.
Hal ini guna terciptanya keselasaran antara Pemkot yang berupaya memajukan SWK sebagai PPK baru, dan juga bisa memperkecil terjadinya masalah baru. (Dam)
