JABAR EKSPRES – DPRD Kota Bogor mulai menggarap pembahasan nota keuangan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) 2024.
Selanjutnya, sambung dia, dalam dua pekan berikutnya Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor akan melakukan finalisasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dengan waktu pembahasan yang panjang tersebut pihaknya berharap agar APBD 2024 jauh lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Baca Juga:Sikapi Tantangan Global, SEAMEO BIOTROP dan IPB University Gelar Konferensi Internasional Biologi Tropika ke-4Beasiswa Anak Teladan Indonesia 2024 untuk SMA, Akan Segera Dibuka!
Dalam nota keuangan yang disampaikan oleh Pemkot Bogor, diketahui R-APBD Tahun 2024 sebesar Rp3 triliun, yang terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp2,7 triliun, belanja daerah sebesar Rp2,9 triliun dan pembiayaan daerah sebesar Rp200 miliar.
Untuk itu, Atang menekankan, dalam pembahasan R-APBD 2024 ini, Pemkot Bogor harus memprioritaskan penggunaan anggaran di 2024 untuk sektor pendidikan, program sosial dan program kewilayahan.
Sebab fokus tersebut menjadi persoalan yang mengemuka di tahun 2023 dan tentu harus diselesaikan di tahun 2024.
“Dari hasil evaluasi dan pengawasan DPRD, anggaran 2024 diharapkan memprioritaskan masalah pendidikan, program sosial, dan program kewilayahan. Pendidikan, terkait dengan penambahan sarana belajar khususnya di SD dan SMP,” paparnya.
Program sosial untuk masyarakat juga masih dibutuhkan karena tingkat daya beli yang menurun. Selanjutnya, program kewilayahan untuk bisa menghadirkan kenyamanan lingkungan di seluruh wilayah Kota Bogor,” lanjut Atang.
Terpisah, Wali Kota Bogor, Bima Arya, menambahkan, dalam struktur R-APBD 2024 yang disampaikan, angka SILPA Tahun Anggaran 2023 yang dicantumkan masih sebesar Rp135 miliar.
Maka, dengan memperhatikan perkembangan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan melihat tren realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 sampai dengan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022, Bima menilai pencantuman SILPA Tahun Anggaran 2023 masih harus dikoreksi menjadi Rp62 miliar.