JABAR EKSPRES — DPP LDII dan Komisi IV DPR RI sepakat kedaulatan pangan dan gizi, guna mewujudkan generasi penerus bebas stunting dan tidak bisa ditawar.
Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin mengatakan, kedaulatan pangan dan gizi dapat dimulai dari lingkup yang kecil.
“Ketahanan pangan bisa dimulai dari rumah tangga dengan memanfaatkan pekarangan rumah tangga untuk budidaya tanaman pangan,” kata Sudin dalam webinar ketahanan pangan yang dihelat DPP LDII pada Sabtu (23/9), di kantor DPP LDII, Jakarta.
“Contohnya di Ponpes Nurul Huda Lampung, di sana ada ternak lele dan ternak kambing,” imbuhnya, saat menjadi narasumber “Webinar Pangan DPP LDII”, bertajuk “Kedaulatan Pangan dan Gizi Guna Mewujudkan Generasi Penerus Bebas Stunting Menuju Indonesia Emas 2045”.
Acara tersebut, dihelat secara hybrid, dengan studi utama di gedung DPP LDII, Jakarta, pada Sabtu (23/9). Diikuti peserta yang berasal dari unsur pengurus LDII se-Indonesia, sejumlah 304 studi mini.
Sudin melanjutkan, jika memiliki lokasi yang cukup, dapat dibangun unit pengolahan pupuk organik. “Nanti yang akan datang, kita harus mengurangi penggunaan pupuk kimia. Karena kita tahu, penggunaan pupuk kimia, jangka panjangya bagaimana. Tentunya ini menjadi inspirasi, bagi pengurus DPW LDII yang lainnya,” ujarnya.
Ia melanjutkan, tema webinar tersebut sangat relevan di tengah isu krisis pangan yang kini melanda beberaga negara di dunia. “Ini menjadi perhatian dan penting bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Pangan dan gizi, untuk mengatasi stunting adalah hal yang paling penting. Karena merupakan hak hidup dasar yang harus dicukupi oleh negara untuk rakyatnya,” tegasnya.
Untuk itu, dalam paparan praktisnya, ia mendorong perubahan peraturan Menteri Pertanian, yang sebelumnya, akses bantuan program pertanian hanya untuk kelompok tani dan gabungan kelompok tani, kini direvisi.
“Karena saya melihat, misalnya pondok pesantren mau bercocok tanam, (jika mengacu para peraturan sebelumnya) tidak ada fasilitasnya. Juga pada saudara kita yang nasibnya kurang baik di lembaga pemasyarakatan, keluar dari sana, punya ilmu yang mumpuni,” bebernya.
Ia menegaskan, penyediaan pangan dan gizi yang cukup, membutuhkan keseriusan dan kerja sama semua pihak. “Terlebih saat ini, Indonesia memasuki era bonus demografi. Di mana, jumlah penduduk usia produktif, lebih banyak dari usia non-produktif,” jelasnya.
