JABAR EKSPRES – Wali Kota Depok, Muhammad Idris akhirnya buka suara terkait maraknya berita pungli di Sekolah. Ia meminta agar masyarakat menggeneralisasi pungutan di sekolah sebagai pungutan liar atau pungli.
Namun pihaknya mengaku telah mmeinta ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terkait masalah tersebut, sebab komite sekolah yang melakuķan pungutan, memang harus diperhatikan dari kemampuan siswa-siswinya.
“Kami sudah klarifikasi ke sekolah-sekolah soal ini, terutama SD dan SMP yang menjadi kewenangan kami. Mereka bilang, tidak seperti itu kok pak wali. Kami sudah clear soal ini,” lanjutnya.
Baca Juga:Geram Atas Tindakan Oknum, Pihak IPDN Minta Siapapun Tak Segan untuk MelaporLantik 6 Pj Bupati Wali Kota, Bey Machmudin Beri Pesan: Harus Sering Turun ke Lapangan!
Pihakhya juga mengaku sudah koordinasi dengan disdik jabar terkait persoalan tersebut.
“Suratnya sudah dikirim tetapi saya belum tahu responsnya karena kemarin ada pergantian Gubernur. Plt Gubernur ini saya belum komunikasi lagi,” tukas Idris.
Pihaknya mengaku tetap merespon keluhan orang tua karena itu anak-anak asal Kota Depok, guru-guru juga. Tetapi sebagai birokrat kita harus sesuai ketentuan birokrasi.
Idris mengatakan, tidak ada ketentuan boleh atau tidak memungut sumbangan. Karena yang bebas itu hanya SPP, yang lain tidak.
“Makanya kita siasati, siswa SMP yang tidak mampu kita berikan Rp2 juta per orang. Kalau dulu diberikan ke sekolah, tetapi sekarang langsung ke rekening siswa. SMA juga kita berikan Rp2 juta per orang. Jadi ada APBD Depok membantu pendidikan anak-anak SMA. Tidak hanya SMA juga MA,” pungkas Idris. (Mg10)