JABAR EKSPRES – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Iman Budiman meminta pemerintah daerah merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT). Hal itu harus dilakukan guna membantu penanganan korban tedampak kebakaran TPA Sarimukti.
“Pemda Bandung Barat harus sigap menangani aspek-aspek efek dari kebakaran sampah TPA Sarimukti,” kata Iman saat dihubungi, Selasa (29/8/2023).
Iman menegaskan, anggaran BTT saat ini bisa digunakan, pasalnya Pemkab Bandung Barat sudah mengeluarkan status tanggap bencana dari peristiwa kebakaran TPA Sarimukti.
BACA JUGA: Logistik Mulai Berkurang, Dinsos KBB Menyebut Masih Dalam Proses Pengajuan
Status bencana yang dimaksud adalah siaga darurat dan/atau tanggap darurat bencana. Sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, status darurat bencana di daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah
“Itu bisa dikeluarkan untuk penanganan-penanganan dampak dari kebakaran di TPA Sarimukti,” katanya.
Di samping itu, dia meminta jajaran Pemda untuk menyisir dan memonitor ketersediaan logistik. Ketersediaan logistik juga diminta untuk dipercepat disesuaikan dengan kebutuhan bagi warga yang terdampak kebakaran sampah.
Terlebih, kata dia, warga yang terdampak kebakaran TPA Sarimukti mayoritas pekerjaannya yaitu pemulung. Karena itu pergeseran anggaran dapat dilakukan terhadap dampak buruk ekonomi yang ditimbulkan.
“Hal ini menjadi penting yang perlu diatensi oleh Pemda Bandung Barat. Terutama kemarin ramai ketersediaan logistik menipis, BTT ini bisa dipergunakan juga untuk itu. Jadi saya harap pemerintah bisa segera cepat menanganinya,” katanya.
Seperti diketahui, pada Senin, 28 Agustus 2023, pasokan logistik bagi warga terdampak kebakaran TPA Sarimukti mulai berkurang. Hal itu dikeluhkan oleh sebagian warga yang terdampak.
BACA JUGA: Ratusan Warga Desa Sarimukti Terancam Nganggur Imbas dari Kebakaran Sampah
“Hanya kemarin kita baru diberi makan itu pukul 15:30 WIB. Sempat petugas dari dapur umum meminta maaf kepada warga telat memberi nasi karena bahan di dapur gak ada,” ungkap Komalasari.
Ia menilai, tak semua warga Kampung Ciherang memiliki stok makanan atau uang untuk membeli kebutuhan mereka. Pasalnya, hampir 10 hari sejak peristiwa kebakaran, masyarakat tak memiliki pemasukan.
